FaktualNews.co

Sekolah Kader Pengawasan di Sidoarjo Segera Dibuka, Bawaslu : Ini Partisipasi Masyarakat

Politik     Dibaca : 1293 kali Penulis:
Sekolah Kader Pengawasan di Sidoarjo Segera Dibuka, Bawaslu : Ini Partisipasi Masyarakat
FaktualNews.co/istimewa
Gedung Bawaslu RI.

SIDOARJO, FaktualNews.co – Kabupaten Sidoarjo, akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang. Kini, pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo, sudah ancang-ancang mendidik masyarakat agar terlibat dalam partisipasi pengawasan.

Komisioner Bawaslu Sidoarjo,  Mohammad Rasul mengaku,  pihaknya akan membuka sekolah kader pengawasan bagi masyarakat Sidoarjo. Hal ini untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2020 mendatang.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami (Bawaslu Sidoarjo) akan membuka sekolah kader pengawasan,” ucapnya ketika dihubungi FaktualNews.co, Selasa (15/10/2019).

Menurut Komisioner Divisi Pencegahan dan Antar Lembaga itu, bahwa sekolah kader pengawasan merupakan program Bawaslu RI dan amanat undang-undang serta kebutuhan sosial politik.

“Oleh sebab itu sangat dibutuhkan pemilu diawasi masyarakat. Karena kedaulatan ada di tangan masyarakat. Ini wujud pengawasan partisipasi dari masyarakat,” jelasnya.

Masih menurut Rosul, bahwa sekolah kader pengawasan bagi masyarakat itu tentunya perlu mendapat pendidikan bagaimana cara mengawasi pemilu dengan baik berdasarkan aturan.

“Ini tugas kami untuk memberikan pendidikan pengawasan bagi masyarakat. Bagaimana nanti teknisnya kami tetap menunggu Bawaslu RI,” jelasnya.

Meski demikian, ketika ditanya kapan mulai dibuka pendaftaran sekolah kader pengawas dan dari mana anggaran rencana kegiatan itu, Rosul mengaku masih menunggu petunjuk dari Bawaslu pusat.

“Yang jelas itu sudah program Bawaslu RI, tentunya anggarannya nanti juga dari sana,” jelasnya.

Walaupun begitu, ia berharap ketika program tersebut dibuka agar masyarakat merespon baik. Selain itu, juga n berkenan menjadi bagian pengawas sebagai partisipasi masyarakat. Demikian ini untuk mewujudkan demokrasi berjalan baik dan sesuai aturan.

“Kami menyadari bahwa tidak mungkin Bawaslu mampu mengawasi tanpa ada partisipasi masyarakat. Dari situlah perlu dibuka sekolah kader pengawasan,” pungkasnya.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin