FaktualNews.co

Terkendala Data Kependudukan, Dinsos Jombang Akui Distribusi KIS Belum Maksimal

Kesehatan     Dibaca : 1071 kali Penulis:
Terkendala Data Kependudukan, Dinsos Jombang Akui Distribusi KIS Belum Maksimal
FaktualNews.co/Anggit Puji Widodo
Papan nama kantor Dinsos Jombang.

JOMBANG, FaktualNews.co – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) M. Saleh menyebut pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Jombang belum merata. Musababnya, masih banyak data masyarakat yang belum lengkap.

“Masih ada data yang kurang lengkap sehingga dari kami belum bisa memberikan KIS ini,” jelas Saleh, Selasa (22/10/2019).

ucapan idul fitri bank jatim
ucapan idul fitri kasatlantas jember
ucapan idul fitri pasuruan
ucapan idul fitri PUJ
ucapan idul fitri PUPR
Ucapan Idul Fitri RSUD Jombang
Ucapan Idul Fitri Jombang
ucapan idul fitri kapolres jombang
ucapan idul fitri dprd jember
ucapan idul fitri mundjidah
ucapan idul fitri sadarestuwati
ucapan idul fitri rsud mojokerto

Menurut Saleh, berdasarkan data di Dinsos per Juli 2019, terdapat 34.631 masyarakat Jombang yang sampai saat ini belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurutnya, faktor inilah yang menyebabkan banyaknya KIS yang belum terdistribusi. “NIK itu sangat penting sebagai bahan pengumpul data untuk keperluan penerimaan KIS,” ujarnya.

Saleh menyebut, saat ini Dinsos sedang melakukan proses Running KIS yang belum memenuhi Surat Keterangan ( SK ). Dia mengatakan, dalam pembagian KIS ini pihaknya bekersama dengan BPJS Kesehatan serta Dispendukcapil guna memgumpulkan data memenuhi kelengkapan data yang diperlukan.

“Ada kerjasama dengan BPJS dan Dispendukcapil. Kemudian jika data sudah lengkap kita akan kirim ke Kementrian Sosial,” tandasnya.

Selain itu, Saleh berharap pihak Pemerintah Desa juga aktif dalam pendataan masyarakat di desa. Hal ini dikarenakan, yang memiliki data lengkap masyarakat adalah Pemdes terkait.

“Masih banyak yang belum pro aktif, jadi kita agak susah untuk mendata, karena yang mempunyai data lengkap dari masyarakat di desa dan dusun yah dari Pemdes lewat Musayawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan,” tegasnya. (Anggit Puji Widodo).

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Sholeh

YUK BACA

Loading...