Sekda Kota Pasuruan, Bahrul Ulum yang hadiri rapat koordinasi dan evaluasi optimalisasi pendapatan daerah dan aset daerah.
SURABAYA, FaktualNews.co – Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Bahrul Ulum didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan, Agung Budi Utomo dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan, Mochamad Amien, hadiri rapat koordinasi dan evaluasi optimalisasi pendapatan daerah dan aset daerah, Kamis (24/10/2019).
Kegiatan yang diselenggarakan Bank Jatim bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertempat di Ruang Rapat Bromo lantai 5 Kantor Pusat Bank Jatim Jalan Basuki Rakhmad Nomor 98-104 Surabaya.
Rapat digelar dalam rangka sebagai evaluasi tindak lanjut program pencegahan korupsi bidang optimalisasi pendapatan daerah dan aset Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur.
Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Koordinator Wilayah VI KPK, Sekretaris Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jawa Timur, Direksi Bank Jatim beserta jajarannya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Se-Provinsi Jawa Timur, Pimpinan/Kepala Cabang Bank Jatim Se-Provinsi Jawa Timur serta undangan lain.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka rapat, Heru Tjahjono mengatakan bagi daerah menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal.
“Ruang fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan. Kemandirian fiskal daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah,” katanya.
Pemerintah Daerah kurang dalam perencanaan penggunaan aset daerah pasca pembelian aset daerah sehingga banyak aset yang terlantar dan tidak optimal dalam penggunaannya.
Hal ini menimbulkan munculnya banyak permasalahan aset dikemudian hari. Oleh karena itu diharapkan untuk selanjutnya Pemerintah Daerah dapat merancang penggunaan aset daerah secara optimal sehingga aset daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Seusai sambutan diteruskan pemaparan materi oleh Kepala Koordinator Wilayah VI KPK RI.
