LAMONGAN, FaktualNews.co – Lamongan menjadi rujukan berbagai daerah soal penanganan konflik sosial. Ini tak lepas dari keberhasilan masyarakat dan pemerintah Lamongan dalam menangani perbedaan, terutama perbedaan yang berkaitan dengan ideologi radikal.
Hal ini terungkap dalam kunjungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batam ke kantor Kesbangpol Kabupaten Lamongan pada Rabu (30/10/2019).
Dalam pertemuan tersebut Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan, Sudjito mengatakan, Lamongan berhasil meraih peringkat terbaik nasional dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, tidak lain karena kerja keras yang dilakukan berbagai pihak dalam menangani kelompok-kelompok fundamental radikal.
“Kami bersama Pemkab selalu melakukan koordinasi dengan pihak Polres, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT),” kata Sudjito.
Katanya, “Dulu Lamongan terkenal dengan embrionya para teroris. Namun sekarang Lamongan sudah tidak seperti itu lagi. Cara kami menangani kasus tersebut yakni dengan merangkul para eks teroris dan mantan kombatan turut andil dalam menjaga Lamongan.”
Sudjito memberi bocoran tips jitu yang selama ini dipraktikkan di Lamongan, yakni, “temu cepat, lapor cepat”.
Dengan cara itu, lanjut Sudjito, masyarakat bisa langsung melaporkan jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan disekitar mereka.
Terkait pengawasan untuk warga negara asing yang ada di Lamongan, Sudjito memaparkan, selain bekerjasama dengan kantor imigrasi Jawa Timur Pemkab Lamongan juga membentuk tim koordinasi.
“Untuk mengontrol masuknya warga negara asing ke Lamongan, tim koordinasi kami selalu rutin melakukan komunikasi dua kali dalam setahun dengan kantor imigrasi di Tanjung Perak. Hingga tahun 2019 ini ada sejumlah 109 WNA yang masuk Lamongan, 30 diantaranya merupakan mahasiswa di UNISLA dan UNISDA sementara sisanya merupakan tenaga kerja asing,” imbuhnya.
Kepala Bakesbangpol kota Batam, Yazid, mengungkapkan, kedatangan rombongannya ke Kabupaten Lamongan dalam rangka menimba ilmu terkait penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
“Tujuan kami kemari pastinya ingin berdiskusi banyak hal. Diantaranya terkait penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing. Sebagaimana yang kita tahu, Kota Batam merupakan pintu masuk orang asing ke Indonesia,” ungkapnya.