Jatah Rekrutmen CPNS Jember Nihil, PKB Instruksikan FKB Gunakan Hak Angket
JEMBER, FaktualNews.co-Terkait Kabupaten Jember tidak dapat jatah penerimaan CPNS, PCNU setempat menyurati DPC PKB untuk memerintahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPRD Jember menggunakan hak-haknya, mempermasalahkan ini ke Bupati Faida.
Merespon ini, DPC PKB Jember mempersilakan FKB menggunakan hak interpelasi maupun hak angket.
Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyampaikan, persoalan CPNS di Jember memang menjadi suatu hal yang bersifat kurang baik dan mengecewakan.
Karena dengan tidak adanya penerimaan CPNS itu, merugikan para tenaga honorer, khususnya yang berumur 32 – 34 tahun.
“Begitu kita mendapat surat dari PCNU, kita langsung memerintahkan kepada Fraksi (Kebangkitan Bangsa) di DPRD Jember, untuk menindaklanjuti surat tersebut,” kata Ayub, Rabu (6/11/2019).
Ini surat tersebut, kata Ayub, agar FKB berkomunikasi dengan fraksi lainnya, untuk menggunakan hak-haknya mempertanyakan persoalan Jember yang tidak dapat jatah penerimaan CPNS.
“Apakah nantinya menggunakan hak interpelsi ataupun hak lainnya. Tapi menurut hemat kami, disarankan berkomunikasi dengan fraksi ataupun partai yang lain, menggunakan hak angket,” ujarnya.
“Hal itu lebih komprehensif, jika menyikapi persoalan yang saat ini terjadi di Jember,” sambungnya.
Alasan perlunya menggunakan hak angket daripada hak interpelasi, katanya, untuk lebih menegaskan terkait persoalan yang sedang yang sedang terjadi.
“Jika menggunakan hak interpelasi, sebatas bertanya, setelah itu tindak lanjutnya tidak ada,” ucapnya.
Ketua PCNU Jember, Abdullah Syamsul Arifin mengatakan tidak adanya kuota CPNS di Kabupaten Jember karena kelalaian pemerintah daerah.
Sehingga dirasa perlu untuk adanya penjelasan dan agar ada klarifikasi dari bupati.
“Sesuai jaringan konstitusinya. PCNU melalui PKB dan FKB serta partai-partai lainnya yang ada hubungan dengan NU, untuk menggunakan hak-haknya,” kata Gus Aab, sapaan akrab Abdullah Syamsul Arifin.
Menurutnya, yang terjadi di Jember terkait jatah CPNS ini menyangkut hajat hidup orang banyak warga Jember.
“Ketika kemaslahatan itu terganggu karena kelalaian (pemimpin), maka harus bertanggungjawab,” tegasnya.
