FaktualNews.co

DPRD Situbondo Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Parlemen     Dibaca : 65 kali Jurnalis:
DPRD Situbondo Tolak Kenaikan Iuran BPJS
FaktualNews,co/Fatur Bari
Anggota DPRD Situbondo, saat menandatangani banner penolakan kenaikan iuran BPJS.

SITUBONDO, FaktualNews.co – Karena dinilai memberatkan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, menolak kenaikan iuran BPJS, khususnya bagi kelas III, yang identik dari kalangan ekonomi lemah.

Sebagai bentuk penolakan kenaikan iuran BPJS, seluruh anggota DPRD Situbondo menandatangani spanduk yang bertuliskan penolakan kenaikan iuran BPJS. Spanduk tersebut akan disampaikan kepada DPR RI, yang merupakan perwakilan DPRD di daerah.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengtakan, para wakil rakyat di Situbondo menolak kenaikan iuran BPJS. Itu dilakukan berdasarkan keluhan warga Situbondo, yang disampaikan kepada DPRD terkait kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat dari semula.

“Kami sebagai wakil rakyat yang berada di tingkat paling bawah, menyaksikan langsung bagaimana penderitaan masyarakat, terlebih ekonomi lemah yang bukan penerima bantuan iuran (PBI),” kata Edy Wahyudi, Sabtu (9/11/2019).

Menurutnya, dampak kenaikan iuran BPJS itu, akan banyak masyarakat yang berhenti dari kepesertaan BPJS, lantaran tidak mampu membayar iuran yang dinilai memberatkan. Sehingga berdampak terhadap pelayanan kesehatan yang akan diterima masyarakat.

“Sudah pasti masyarakat tidak akan menerima pelayanan kesehatan dengan baik. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan kami untuk menolak kenaikan iuran BPJS, terutama kelas III yang notabene masyarakat miskin,” ucap Edy.

Sementara itu, Sumiyati (45) warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, mengaku sejak bulan lalu sudah tidak mampu membayar iuran BPJS kelas III. Apalagi, mulai Januari 2019 iuran BPJS untuk kelas III naik menjadi Rp 42.000 per bulan. Dimana semula hanya Rp 25.500 per bulan.

“Anggota keluarga saya enam orang, suami, dan empat orang anak saya yang masih sekolah. Saya tidak mampu bayar, apalagi kalau dinaikkan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp.160.000 per bulan untuk kelas I.

Editor
Arief Anas
KOMENTAR

YUK BACA

Loading...