Bangunan SDN Gentong yang ambruk hingga saat ini masih dipasang garis polisi.
PASURUAN, FaktualNews.co-Tim investigasi bentukan Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, terus melakukan kegiatannya.
Tim ini bertugas khusus untuk investigasi dan identifikasi terhadap bangunan lainnya, guna memberikan rasa aman kepada wali murid saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Meski sudah bekerja, namun kinerja tim tersebut belum diketahui hasilnya hingga saat ini.
“Tim ini melakukan tugas investigasi dan identifikasi terhadap bangunan sekolah lain yang dikerjakan pada 2012, dikerjakan secara swakelola. Sampai saat ini sedang kita akomodasi semua datanya,” terang Teno, Minggu (17/11/2019).
Tim yang dibentuk Plt Walikota ini berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Dinas Sosial (Dinso) Kota Pasuruan.
“Mudah-mudahan cepat selesai. Dari pengumpulan data ini, akan dilakukan langkah selanjutnya,” kata dia.
Dari hasil pengumpulan data ini, nanti menjadi catatan untuk ke depan, dalam arti untuk pengambilan kebijakan dan peraturan terkait pembangunan atau renovasi gedung sekolah.
“Dengan adanya data yang jelas, tentunya bangunan sekolahan lain yang kontruksinya tak penuhi ketentuan, akan dievaluasi lagi,” jelas Teno.
Selain itu, tim juga akan mendata ruang kelas di SDN Gentong maupun sekolah lainnya yang dianggap rawan dan membutuhkan penanganan segera agar tak terjadi musibah lagi.
“Seluruh sekolah mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP, akan diperiksa kelayakannya oleh tim. Dari ruang kelas hingga gedungnya, sekolah negeri dan swasta,” sambung dia.
Terkait pengganti SDN Gentong, yakni sekolah tanggap darurat, pihaknya telah menyediakan lahan seluas 2 hektare, rencana untuk pembangunan SD Tanggap Bencana sebagai pengganti SDN Gentong.
“Lahannya luas, jauhnya sekitar 150 meter dari lokasi SDN Gentong ini,” jelas Teno.
Menurut dia, lahan kering yang disediakan merupakan aset Pemkot Pasuruan.
“Ketersediaan lahan ini sesuai dengan keinginan pihak Kementerian PUPR dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang pada intinya pemkot diminta untuk menyediakan lahan untuk SD tanggap bencana itu,” terangnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedua Kementerian tersebut. Namun Teno belum memastikan kapan realisasi pembangunan untuk SD Tanggap Bencana itu.
“Yang jelas, kami sudah berkoordinasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud. Mungkin bisa bulan depan,” pungkasnya.
