Penandatangan Raperda Lamongan, saat paripurna DPRD
LAMONGAN, FaktualNews.co-Dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2020, komponen pendapatan daerah ditargetkan naik 4,68 persen menjadi Rp 3.076.799.929.800.
Itu terungkap rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan bersama eksekutif dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (18/11/2019).
Bupati Fadeli menyampaikan secara keseluruhan Pendapatan Daerah tahun 2020 diperkirakan Rp 3.076.799.929.800 yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 4,68 persen dari target Pendapatan Daerah APBD Tahun 2019.
Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 554.416.251.400 yang mengalami kenaikan sebesar 4,68 persen.
Sementara untuk dana perimbangan dialokasikan sebesar 1.706.256.723 sehingga secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen.
“Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 816.126.955.400 yang mengalami peningkatan sebesar 17, 80 persen dari pada target APBD 2019,” ujar Fadeli.
Alokasi Belanja Daerah juga diestimasikan mengalami peningkatan 4,96 persen dibandingkan anggaran APBD Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 3.098.199.929.800.
Bupati Fadeli menjelaskan secara umum belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1.834.991.228.786 dan belanja langsung sebesar Rp 1.263.288.701.014.
Fadeli mengungkapkan beberapa kebijakan belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya dialokasikan pada bidang pendidikan.
Nantinya sebagian besar dipergunakan untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dengan fokus pembangunan pada program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang baik rehabilitasi dan fasilitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis komputer serta akreditasi sekolah.
Selain bidang pendidikan, juga berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi balita serta percepatan pencegahan stunting dalam bidang kesehatan.
Untuk bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, diantaranya diprioritaskan pada pembangunan pertanian kawasan jagung modern dan pengembangan padi ramah lingkungan.
Sedangkan di bidang infrastruktur, akan diarahkan untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Dan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan pelatihan dan pembangunan Warung LA.
“Pemkab Lamongan tetap berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif, dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan, baik nasional dan provinsi, ” tambahnya.
Terpisah Lembaga Kajian dan Analisa Publik (L-KAP) Lamongan, Khoirul Huda menyatakan, dalam Raperda APBD 2020 belum ada trasparansi anggaran kepada masyarakat, sehingga tidak bisa diawasi.
“Kebocoran anggaran dari pendapatan pajak yang belum trasparan dan BUMD yang sampai hari ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama laporan keuangan,” kata Khoirul Huda.
Huda mengaku, ini ditengarai RAPBD sama dengan anggaran di 2015 pada saat pilkada dan ada potensi dipermainkan terutama di dana bantuan hibah.
“Elemen masyarakat Lamongan siap mengawasi sampai di lapangan dan akan dirutinkan pertemuan,” ungkapnya
