Pospera Kritisi SiLPA Kota Pasuruan Anggaran 2019
PASURUAN, FaktualNews.co – Fraksi PKS mengusulkan mendeklarasikan “Tahun 2020,Tahun bebas Gagal Lelang”. Usulan ini disampaikan karena tahun anggaran 2019, diasumsikan Pemkot Pasuruan memiliki SiLPA yang cukup besar, berkisar Rp 219 miliar, sehingga bisa dimanfaarkan untuk menutupi defisit anggaran APBD 2020 mendatang. Usulan Fraksi PKS itu terungkap dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, Sabtu (23/11/19). Pandangan Fraksi PKS itu menanggapi besarnya SiLPA akibat gagal lelang. Akibatnya, pemerintah Kota Pasuruan tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal.
Wakil Ketua DPD Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Timur, Amin Suprayitno mengapresiasi fraksi-fraksi di DPRD Kota Pasuruan yang tanggap pada anggaran APBD. “Kami berharap atas pandangan fraksi PKS itu, pemerintah harus serius menanggapinya. Kalau tak ditanggapi, berarti dewan tak punya marwah dan tak dihiraukan pemerintah daerah,” Kata Amin mengkritisi besarnya SiLPA Kota Pasuruan ketika dihubungi Minggu, (24/11/2019).
Ia mencontohkan, permintaan peninjauan ulang terhadap retribusi makam oleh fraksi PKS dan PDIP yang tak ditanggapi pemerintah, sehingga muncul kesan pandangan para wakil rakyat itu hanya formalitas sesuai dengan pekerjaan dewan.
Prayit juga menyoroti kegiatan promosi dan pameran produk unggulan Pasuruan yang memakan dana besar, namun sejauh ini belum nampak hasil yang signifikan dalam meningkatkan omset penjualan produk-produk unggulan tersebut.
Seperti, Promosi Potensi dan Peluang Investasi yang menghabiskan dana Rp 348.676.500. yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Pameran Perkoperasian yang menelan dana Rp 246 juta, di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. “Juga di dinas perdagangan dan perindustrian,” urainya.
Dalam kegiatan Pengembangan dan penguatan usaha di Bidang Perdagangan, di dalamnya ada promosi dengan nilai Rp 2.269.832.750. Total dana yang dihabiskan dalam satu tahun sebesar Rp 2.818.755.250. “Kita belum melihat hasil yang signifikan di dalam meningkatkan omset produk-produk unggulan tersebut,” tegas Prayit.
Promosi dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pasuruan yang menyedot anggaran sebesar itu, disebut Pospera mencederai masyarakat.”Justru bila untuk UKM, perekonomian mereka meningkat. Para Organisasi Peringkat Daerah agar mengedepankan kepentingan rakyat. Sebab anggaran itu dari rakyat untuk rakyat,” sambung dia.
Ia mendesak OPD Kota Pasuruan agar merencanakan anggaran tahun 2020 mendatang untuk kepentingan rakyat.”Marilah bersama-sama berfikir kreatif untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya copy paste kegiatan yang sudah ada. Seperti kesibukan study banding habiskan anggaran,” pungkas Prayit.
