PAMEKASAN, FaktualNews.co – Kader HMI Cabang Pamekasan menyebut bupati Pamekasan Baddrut Tamam sebagai Bupati sosial media (Medsos). Politisi PKB tersebut dinilai hanya eksis lewat sosial media tanpa ada kegiatan yang nyata.
“Bupati Pamekasan bupati Facebook, Instagram, dan Twitter. Baddrut Tamam hanya eksis di sosial media,” teriak Muhlas, kader HMI Pamekasan saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD, Senin, (25/11/2019).
Aksi itu digelar terkait penolakan mereka terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam orasinya, Muhlas menyebut Baddrut Tamam lebih suka memoles media dan menampakkan eksistensinya. Kenyataannya, lanjut Muhlas, kahadirannya belum dirasakan olah masyarakat Pamekasan.
“Masyarakat pamekasan tidak butuh foto yang bagus-bagus dan kemudian di framing dengan baik di sosial media,” katanya.
Kader HMI Pamekasan meminta Bupati Pamekasan Baddrut Tamam untuk menemui massa pengunjuk rasa.
Sebelumnya, ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman sempat menemui masa aksi. Hanya saja politisi PPP tersebut ditolak. Alasannya, kader HMI Pamekasan membutuhkan bupati Baddrut Tamam, pimpinan BPJS kesehatan Pamekasan dan Ketua DPRD Pamekasan.
Karena ditolak, Ketua DPRD yang juga alumnus pesantren Banyuanyar Poto’an Daya Palengaan Pamekasan itu perlahan meninggalkan massa aksi.