Ratusan siswa SMK Negeri 1 Trowulan, saat mengelar aksi di halaman sekolah.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin (2/12/2019) berunjukrasa. Mereka menuntut Irni Istiqomah, Kepala SMKN 1 Mojokerto, dicopot dari jabatannya.
Pasalnya, selain diduga melakukan pengelapan anggaran sekolah dengan kedok tabugan wajib. Ratusan siswa ini kecewa dengan tidak adanya transparansi terkait dana sekolah.
Dalam aksinya, ratusan siswa ini tak hanya melakukan orasi secara bergantian dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka juga memilih keluar dari kelas disaat ujian di hari pertama. Tak hanya itu, para siswa juga melakukan konvoi dan menggeber geberkan sepeda motor mereka di halaman sekolah.
Mereka memprotes adanya pungutan berkedok tabungan wajib siswa. Meski SPP telah dihapus, setiap siswa SMKN 1 Trowulan masih saja diminta membayar tabungan wajib antara Rp 75.000 sampai Rp 145.000 per bulan.
Sekolah kejuruan ini mempunyai sebanyak 27 kelas dengan total siswa mencapai 800 anak, dengan setiap kelas berisi 30 siswa.
“Dana tabungan kami untuk apa, dana bos juga gak jelas, jika keuangan sekolah ini tidak transparan, kami meminta kepala sekolah mundur sekarang juga,” teriak Amell Faradilla kelas 12 jurusan Pariwisata dalam orasinya.
Dikatakan, aksi secara spontan dilakukan karena para siswa menilai tidak adanya transparansi anggaran di SMK Negeri 1 Trowulan. Terlebih adanya penarikan tabugan wajib yang dinilai membebankan para siswa.
Aksi diawali banyaknya siswa yang dikeluarkan di saat ujian penilaian semester ganjil karena belum bisa membayar tabungan wajib yang dibatasi hingga Desember ini oleh pihak sekolah.
“Ada banyak yang tidak bisa ikut karena tidak diberi kartu peserta lantaran belum membayar. Sehingga kita memilih melakukan aksi untuk meminta kejelasan,” terangnya.
Tidak hanya itu, para siswa juga menuntut adanya transparansi anggaran tabugan wajib yang sudah berjalan lima bulan terakhir. Dikatakan, tabugan wajib yang diperuntukkan kepada siswa dinilai sangat memberatkan. Di lain sisi pengelolaannya juga tak jelas.
Ia mencontohkan, seperti siswi kelas XII jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Setiap bulan dirinya diwajibkan sekolah membayar Rp 145.000 untuk tabungan wajib.
” Penggunaan tabungan wajib ini tidak dijelaskan. Saat kami tanya juga tidak ada penjelasan. Katanya untuk study tour. Tapi kami ke Bali malah bayar sendiri,” terangnya.
Hal ini, lanjut Amell jelas sangat memberatkan. Terlebih bagai para pelajar yang kurang mampu. Adanya dana bos dari pemerintah juga tidak jelas di SMK Negeri 1 Trowulan.
Usai puas berorasi, ratusan siswa siswi ini akhirnya ditemui perwakilan pihak sekolah. Meski demikian, mereka tetap meminta adanya jawaban lengkap apa yang menjadi tuntutan para siswa.
“Minimal ada klarifikasi dari kepala sekolah soal hal ini, kalau tidak kita tetap miminta kepala sekolah mundur dan kami akan tetap melakukan hal yang sama pada esoknya,” tandasnya
Hingga sampai saat ini, terpantau ratusan siswa SMK Negeri 1 Trowulan, mulai sepi hanya ada beberapa siswa yang memilih bertahan untuk meminta kejelasan kepada pihak sekolah.
