Kades Kepatihan Jombang, Erwin Pribadi.
JOMBANG, FaktualNews.co-Dijadwalkan, 286 kepala desa (kades)yang terpilih dalam Pilkades serentak 2019 di Jombang, Jawa Timur, akan dilantik Bupati Jombang Mundjidah Wahab di Pendopo Pemkab setempat, Kamis (5/12/2019) besok.
Namun demikian, prosesi ini mendapat kritikan dari sejumlah kades terpilih. Hal ini menyusul salah satu poin susunan acara (rundown) yang dinilai berjalan tak sesuai protap (prosedur tetap) pelantikan.
Sebab, dari 286 Kepala Desa terpilih, dalam rundown itu tertera hanya tujuh Kades yang akan dilakukan pelantikan secara simbolis oleh Bupati. Tujuh Kades tersebut berasal dari tujuh Kecamatan.
Kepala Desa Kepatihan terpilih, Erwin Pribadi mengaku sangat menyayangkan kebijakan ini. Diapun mempertanyakan alasan rasional Pemkab Jombang terkait kebijakan tersebut.
Menurutnya, dengan dalih apapun, proses tersebut dinilai melanggar prosedur(protap) yang ada.
“Kalau yang namanya Pilkades serentak ini kan di Jombang 21 Kecamatan, kalau alasannya mungkin karena kondisi bupati yang tak memungkinkan.
Ini kan dari 286 Desa, masing-masing Kecamatan diwakili oleh satu Kades kan hanya 21, itu tidak banyak dan semua terwakili, kalau yang simbolis hanya tujuh terus yang 14 dikemanakan?” ujar Erwin.
Erwin menjelaskan, prosesi pelantikan ini merupakan momen yang khidmat bagi para kades.
Sehingga dia dan para kades lainya berharap, ada alasan yang rasional sehingga proses pelantikan secara simbolis ini hanya dilakukan kepada tujuh Kades saja, bukan 21 Kades yang mewakili setiap Kecamatan.
“Tahun 2013 ini dilantik semua, padahal prosesnya bupati hanya menepuk tanda pangkat, kemudian lencana (Baskara) ini dipasang sendiri oleh Kades, kalau bicara protap ini harusnya 286 dilantik semua,” bebernya.
“Jika alasan demi efisiensi waktu bupati, mungkin bisa disiasati dengan masing-masing wakil dari 21 Kecamatan ini yang berjalan ke depan menyalami Bupati,” terangnya.
Dengan hanya tujuh kades yang dilakukan pelantikan simbolis ini, menurut Erwin banyak kades yang merasa tak terwakili dengan prosesi ini.
Keluhan ini pun sempat dia sampaikan ke beberapa pihak terkait, namun sejauh ini, apa yang disampaikannya itu tidak mendapat tanggapan sama sekali.
“Kalau saya lihat secara sepintas, dari wilayah timur tidak ada, seperti Mojoagung, Sumobito, kemudian barat juga tidak ada dari Perak dan Bandar Kedungmulyo, saya curiga jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Kepala DPMD sebelumnya (Mas’ud) untuk mempermalukan Bupati,” tandasnya.
Kepala DPMD Jombang, Solahuddin Hadi Sucipto mengatakan, tidak ada unsur tebang pilih dalam prosesi pelantikan.
Terkait rencana pelantikan simbolis yang hanya dilakukan kepada tujuh kades, ini semata-mata dilakukan karena persoalan keterbatasan waktu bupati saja.
“Yang simbolis hanya tujuh, tapi semua juga dilantik, semua terima SK (surat keputusan), semua juga salaman dengan Bupati hanya saja kalau untuk masang lencana dan tanda pangkat kalau semuanya waktunya yang tidak memungkinkan,” tukas Solahuddin.
