Distribusi KIS di Situbondo Tidak Merata, Dikeluhkan Warga
SITUBONDO, FaktualNews.co – Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didanai APBD 2019 Kabupaten Situbondo, dikeluhkan sejumlah warga miskin, karena tidak merata. Ditengarai pendataan dilakukan tidak fair sehingga tidak tepat sasaran.
Seperti disampaikan Fatimah (35), salah seorang warga miskin di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Meski dirinya dan keluarga tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana, namun tidak mendapat KIS.
“Saya rumah ngontrak, penghasilan hanya pas-pasan, pekerjaan suami sebagai buruh lepas,” kata Fatimah, Rabu (11/12/2019).
Menurutnya, selama ini dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Memang dia tidak berharap untuk selalu dibantu. Namun melihat orang lain yang dirasa lebih mapan tetapi dapat bantuan. Sehingga ia menilai pemerintah tidak adil.
“Harusnya yang mendata itu adil, tidak pilih-pilih orang,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Sustiani (28), ibu tiga anak ini juga menyesalkan pembagian KIS APBD yang tidak merata. Anak kedua dan ketiga atas nama Ravello Maulana Putra dan Azhillya Khoirunnisa, tidak mendapatkan kartu KIS.
“Yang dapat cuma saya, suami dan anak pertama. Saya tanya ke petugas kelurahan, katanya kartu itu sudah dari pemerintah pusat,” bebernya.
Kasi Pembiayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Situbondo, Rupi’ah mengaku, ada sebanyak 19.378 kartu KIS yang didanai APBD, disebar kepada keluarga kurang sejahtera. Pembagian kartu KIS itu berbasis Data Tunggal Daerah Analisis Kemiskinan Partisipatif (DTD-AKP) yang dikelola Bappeda.
“Kami membagikan kartu KIS berdasarkan DTD-AKP. Status keluarga miskin dan sangat miskin, yang diprioritaskan mendapat kartu KIS,” ujar Rupi’ah.
Menurutnya, pembagian KIS APBD pada bulan ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama sudah dibagikan pada Agustus 2019, sebanyak 14.176 kartu.
Pemegang kartu ini perlakuannya sama dengan pemegang KIS penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat, hanya saja dananya berasal dari pemerintah daerah setempat.
“Data yang dimiliki daerah, berbasis DTD-AKP, diintegrasikan ke BPJS yang ada di daerah,” terangnya.
Lebih jauh Rupi’ah menambahkan, dari ribuan kartu KIS APBD yang dibagikan, ada banyak kartu yang kembali atau tidak dibagikan dengan beberapa alasan. Diantaranya, pemilik kartu meninggal dunia, dobel kepesertaan, dan sudah berstatus mampu.
“Ada sekitar 987 kartu KIS yang kembali karena pemiliknya sudah pindah, beda NIK, meninggal, dan statusnya sudah mampu,”pungkasnya.
