Sidang Gugatan Genosida Rohingya, Suu Kyi Bantah Tuduhan Gambia

ROTTERDAM, FaktualNews.co – Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang juga pemimpin de facto Myanmar, membela pemerintahnya dari tuduhan melakukan genosida terhadap komunitas minoritas Muslim-Rohingya dalam sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Rabu (11/12/2019).

Anadolu Agency melansir, Suu Kyi menegaskan bantahannya di International Court of Justice (ICJ) Den Haag atas gugatan yang diajukan oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat.

Setelah proses sidang dimulai pada Selasa, Gambia meminta pengadilan untuk mencegah Myanmar melakukan pembunuhan lebih lanjut terhadap Rohingya.

Myanmar dituduh melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dalam apa yang disebut operasi militer pembersihan terhadap Rohingya.

Atas tuduhan Gambia itu, Suu Kyi menyebut tuduhan terhadap negaranya tidak lengkap dan menyesatkan. “Sayangnya Gambia mengajukan kasus ke pengadilan dengan gambaran faktual situasi di negara bagian Rakhine yang tidak lengkap dan menyesatkan,” kata Suu Kyi sebagaimana dilansir VOA Indonesia, Kamis (12/12/2019).

Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa pengadilan internasioal tidak memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan itu.

“Jika kejahatan perang telah dilakukan oleh anggota-anggota Pertahanan Myanmar, mereka akan diadili lewat sistem peradilan militer kami, sesuai Konstitusi Myanmar,” kata Suu Kyi.

Keterangan yang diterima ICJ mengatakan bahwa populasi Rohingya dikendalikan oleh perintah, keamanan dan pos pemeriksaan.

Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 atas perjuangan panjangnya untuk demokrasi.

Dia dihukum sebagai tahanan rumah selama 15 tahun oleh junta militer yang berkuasa di Myanmar saat itu.

Suu Kyi menerima kritikan keras atas kebungkamannya soal pembunuhan massal dan perang melawan kemanusiaan karena dia berusaha membela Myanmar melawan dugaan kekerasan militer.