FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Dituduh Menipu, Empat Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dipolisikan

Hukum     Dibaca : 837 kali Penulis:
Dituduh Menipu, Empat Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dipolisikan
Faktualnews/Dwi Haryadi
Kasat reskrim Polres Blitar Saat memberi keterangan kepada wartawan.

BLITAR, FaktualNews.co-Dituduh melakukan penipuan terkait janji sertifikat tanah perkebunan Karangnongko, Desa/Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar diadukan ke polisi.

Empat oknum anggota dewan tersebut, inisial WK, ES, AW, dan MW. Keempatnya diadukan atas dugaan tindak pidana penipuan. Empat anggota itu kini aktif sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Blitar.

Pengaduan kepada empat anggota itu tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: TBLP/254/XII/2019/Satreskrim Polres Blitar Kota. Pengadunya atas nama Ahmadi warga Desa Karanganyar timur, Kecamatan Nglegok.

Bentuk pengaduannya berupa tindak pidana penipuan yang terjadi pada rentang 2016-2017.

Saat dikonfirmasi soal pengaduan tersebut, Ahmadi membenarkannya. “Ya, pengaduannya pada 21 Desember lalu,” katanya, Senin (30/12/2019).

Ahmadi menceritakan, dugaan penipuan itu bermula ketika empat anggota DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja di Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok pada Agustus 2016 lalu. Empat anggota itu adalah WK, ES, AW, dan MW.

Empat legislator itu juga menemui warga yang tinggal di perkebunan tersebut. Salah seorang anggota dewan, WK, waktu itu menjanjikan pengurusan tanah milik warga perkebunan menjadi sertifikat hak milik.

“Yang membuat kami yakin, WK juga membawa lima orang yang katanya staf ahlinya Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria waktu itu),” jelasnya.

Waktu itu terdapat 519 petak tanah milik warga yang akan diperjuangkan mendapatkan sertifikat hak milik. Total luasnya sekitar 165 hektare. Tanah itu merupakan bekas perkebunan.

“Saya ditunjuk sebagai koordinatornya. Yang mengumpulkan warga membentuk panitia pengurusannya,” terangnya.

Begitu percaya terhadap WK, Ahmadi yang diminta menyiapkan dana juga bersemangat. Dana itu, dikatakan sebagai biaya operasional. Dana itu untuk proses penerbitan sertifikat yang dijanjikan tuntas pada 2019

Kami bersama warga patugan atau iuran untuk membayar. Saat itu terkumpul uang Rp 335 juta. Dana itu diberikan langsung kepada WK sebanyak tiga kali.

“Namun, saya tunggu sampai 2017 juga tidak ada kejelasan. Saya musyawarah bersama warga. Disepakati akan adukan ke polisi,” ungkapnya

Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan, akhirnya Ahmadi mengadukan ke Polres Blitar kota.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Heri Sugiono membenarkan adanya aduan. Dia sudah menerima pengaduan beberapa hari lalu. Aduan sudah ditindaklanjuti.

“Kami akan buat surat tugas perintah penyelidikan. Kami tunjuk personelnya,” kata Kasatreskrim Polres Blitar

Heri menambahkan, karena baru menerima pengaduannya, sehingga belum bisa melangkah lebih jauh. Misalnya untuk memeriksa saksi-saksi termasuk terlapornya.

“Kami lakukan penyelidikan dulu. Jika memang ditemukan ada dugaan penipuan segera kami lakukan gelar perkara,” pungkasnya

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono
Tags