Sidang Pemakzulan Donald Trump Dimulai
WASHINGTON, FaktualNews.co – Sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump sudah dimulai Kamis (16/1/2020) dengan serangkaian prosedur seremonial untuk membuka sidang argumentasi pada pekan depan. Demikian dilansir VOA Indonesia, Jumat (17/1/2020).
Untuk ketiga kalinya dalam sejarah Amerika, para senator akan duduk mengadili seorang presiden Amerika dan mendengarkan bukti-bukti yang akan mengarahkan mereka pada keputusan apakah akan memecat Trump dari jabatannya.
Koresponden VOA Katherine Gypson melaporkan, fraksi Demokrat beragumentasi bahwa bukti baru menunjukkan presiden bersalah menggunakan bantuan AS untuk Ukraina sebagai cara untuk memperoleh keuntungan politik.
Sidang pemakzulan Trump di Senat dimulai dengan acara pengambilan sumpah para senator yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Satu demi satu, mereka menandatangani buku yang menyatakan mereka bersumpah akan melangsungkan pengadilan yang adil bagi Presiden Trump.
Para senator kemudian mendengarkan pernyataan Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff dan enam manajer pemakzulan DPR lainnya, yang berjalan kaki dari DPR ke Senat untuk mengajukan kasus mengapa Trump harus dipecat dari jabatannya.
“Dalam sejarah republik ini, tidak seorang pun presiden pernah memerintahkan pembangkangan sepenuhnya terhadap penyelidikan pemakzulan. Pelanggaran ini untuk menutup-nutupi perilaku keliru presiden yang berulangkali terjadi,” kata Adam Schiff.
Pengadilan pemakzulan di DPR AS yang dikontrol oleh fraksi Demokrat merupakan pertikaian partisan yang berlangsung sengit.
Senator Partai Republik Mitch McConnell yang duduk sebagai pemimpin mayoritas di Senat mengatakan, pengadilan di Senat akan berbeda.
“Majelis ini tepatnya eksis agar kita bisa memandang jauh ke depan dan memahami bagaimana tindakan kita akan berpengaruh pada generasi-generasi berikutnya,” jelas McConnell.
Namun fraksi Demokrat bersikeras bahwa proses itu tidak akan adil jika para senator tidak diizinkan mendengarkan keterangan para saksi dan melihat dokumen-dokumen yang menurut mereka membuktikan presiden menahan bantuan ke Ukraina untuk menekan negara itu agar melakukan penyelidikan yang akan menguntungkan kampanye pemilihannya kembali.
