Bupati Madiun saat menerima deputi bidang perlindungan.
MADIUN, FaktualNews.co – Banyaknya masyarakat Kabupaten Madiun yang menjadi tenaga kerja di negara lain, mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Pada Kamis (23/01/2020), perwakilan dari Kemenaker RI diwakili Deputi Perlindungan Tenaga Kerja datang ke pendopo Ronggo Djoemeno Pemkab Madiun,
Tujuannya, pemberdayaan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun. Dalam hal ini, Deputi Perlindungan Kemenaker RI mengajak Pemkab Madiun bekerjasama mengatasi permasalahan yang ada.
Sebab salah satu yang menonjol dari Kabupaten Madiun adalah warganya yang menjadi tenaga kerja ke manca negara. Dan tidak jarang, tenaga kerja ke luar negeri tersebut menemui banyak permasalahan maupun kegagalan.
Mengantisipasi hal tersebut, Deputi Bidang Perlindungan, Anjar Prihantoro mengatakan, salah satu solusi mengatasi hal tersebut adalah memberikan pelatihan keterampilan terhadap calon pekerja migran tersebut. Menurut Anjar Prihantoro, pelatihan keterampilan bukan hanya pada calon tenaga migran saja, namun terhadap keluarga pekerja migran.
“Tujuannya, uang yang dikirim oleh pekerja migran dapat dijadikan investasi, sehingga mereka dapat hidup berkelanjutan,” jelas Anjar Prihantoro.
Selain itu, para pekerja yang mengadu nasib ke manca negara tidak harus bekerja pada pekerjaan rumah tangga saja. Melainkan pada bidang teknis lainnya dengan memberikan bekal kemampuan keterampilan sebelum berangkat ke negara tujuan
“Mereka harus mendapatkan keahlian pada bidang teknis. Selain itu juga membekali mereka dengan pengetahuan,” katanya.
Sementara Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, ada sekitar 3.200-an pencari kerja di Kabupaten Madin, dan mayoritas mereka merupakan masyarakat produktif.
“Sebenarnya dengan menjadi buruh migran bukan jalan satu-satunya. Hanya saja, banyak warga setelah lulus sekolah lebih berminat bekerja ke luar negeri,” terang Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun ini.
Kaji Mbing berharap pemberdayaan masayarakat lebih diutamakan. Dalam hal mendukung program pusat tersebut, Pemkab Madiun siap menerimanya. Kendati demikian, Kaji Mbing menegaskan akan lebih dulu menyiapkan data dan kebutuhan lainnya. Agar anggaran yang akan diserahkan ke Pemkab Madiun tepat sasaran dan tidak mubazir. Selain itu juga menghilangkan maindset masyarakat agar tidak berpangku tangan pada pemerintah saja.
“Yang diutamakan adalah kebersamaan, gotong royong dan inovasi dari warga itu sendiri,’ pungkasnya.
