Plt Wali Kota Pasuruan Hadiri Rapat Koordinasi Pemprov Jatim
SURABAYA, FaktualNews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, di Convention Hall Lantai 4 Grand City Convex, Surabaya, Jumat (31/1/2020).
Dalam rapat koordinasi tersebut, juga dilaksanakan penyerahan secara resmi Anjungan Dukcapil Mandiri Kepada Perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Acara dihadiri Menteri Menkopolhukam RI Mahfud MD, Mendagri, Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, Kajati Jawa Timur, jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah, Direktorat Politik dan Umum, Bupati/Walikota se Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Dispendukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Direktur BUMD Jawa Timur serta undangan lain.
Rapat Koordinasi dihadiri Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Wakil Ketua DPRD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Dan Penelitian Daerah, Plt Kepala Bakesbangpol, Plt Kepala Dispendukcapil dan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, data kependudukan laki laki di Jawa Timur mengalami surplus 4,6 juta.
“Itu data kependudukan di Jawa Timur sudah bisa dilakukan registrasi melalui Handphone. Masyarakat bisa melakukan pencetakan dokumen atau data kependudukan dan catatan kependudukan,” katanya.
Menurut Khofifah, data tersebut bisa tersimpan dalam satu data base yang terkoneksi keseluruh instansi dan terkoneksi dengan Dukcapil pusat.
Sementara itu, Mendagri, Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian menyampaikan program Dukcapil yang ada saat ini sudah bisa memasukkan data kependudukan sebanyak 98,8% data penduduk di Indonesia.
“Data tersebut dapat terkoneksi dengan data perbankan,” terangnya.
Pihaknya berharap, masyarakat Jawa Timur khususnya warga Indonesia ke depan bisa mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri termasuk Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kematian.
“Melalui Anjungan dukcapil ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat dengan 3 sistem data base perorangan yaitu finger print sidik jari, mata dan wajah,” papar Tito.
Dengan adanya sistem anjungan seperti itu, lanjut Tito, bisa memotong mata rantai birokrasi kepengurusan yang berbelit-belit dan berfungsi untuk memberantas korupsi.
Sehingga masyarakat lebih mudah serta menghilangkan pungutan liar dan bisa dicetak kapan saja.
“Harapan ke depan, Kepala Daerah agar menggunakan alat itu di daerah masing-masing dan bisa membeli sebanyak-banyaknya menggunakan e-katalog dan bisa ditempatkan di kecamatan, mall dan tempat-tempat yang ramai sehingga masyarakat lebih mudah tertolong dalam mendapatkan akses,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, Provinsi Jawa Timur merupakan yang pertama kali menggunakan Anjungan Data Mandiri (ADM). Hal itu semua penjabaran dari 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2019 – 2024 diantaranya, pembangunan sumberdaya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.
Menkopolhukam, Mahfud mengatakan kedepan kecepatan dalam pelayanan publik Anjungan Dukcapil Mandiri dapat manjadi contoh bagi daerah lain. Sehingga diharapkan kepada para Bupati dan Walikota di Indonesia hàrus segera membuat Anjungan Dana Mandiri (ADM).
“Sehingga tercapai kesinambungan data kependudukan dan kemudahan pengurusan data kependudukan serta menjadi percontohan dalam pelayanan publik,” kata Mahfud.
Kegiatan diwarnai penyerahan Anjungan Dukcapil Mandiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur.
Selanjutnya diserahkan kepada Bupati Jombang dan dilanjutkan dengan pencetakan E- KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta Akte Kelahiran yang dipandu langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Republik Indonesia.
