Jika Tidak Didukung Menteri Lain, Kebijakan Mendikbud Akan Tumpul

LAMONGAN, FaktualNews.co-Kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Mendikbud Nadiem Makarim dikritisi para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FRPTNU), dalam pertemuan di Universitas Islam Lamongan, Selasa (4/2/2020).

Seperti diungkapkan Prof Dr Masykuri M.Si, Rektor Unisma selaku Ketua FPTNU. Masykuri mengkhawatirkan yang sudah menjadi kebijakan Mendikbud nantinya akan tumpul apabila tidak didukung menteri yang lainnya.

“Ada hal sangat strategis yang tidak bisa diabaikan. Mendikbud mengajak bermitra usaha dengan PT, NGO dan sebagainya. Tetapi apakah menteri-menteri lain sudah mendapat sosialisasi dari mendikbud. Kalau tidak, bisa tumpul kebijakan itu,” terang Masykuri.

Dia menjelaskan, kalau menteri-menteri lain tidak mendukung kebijakan itu, akan tumpul dan hanya menjadi sebuah ilusi belaka.

“Kemarin juga sudah saya tulis di beberapa media massa dan sudah saya kirim ke Mendikbud Nadiem Makarim, dan direspons. Syarat mutlak dari kebijakan itu harus ada sinergi antarmenteri. Kalau tidak, kebijakan akan tumpul.” jelasnya

Dikatakan, dia pernah menyampaikan gagasan itu juga kepada gubernur Jatim, bagaimana perusahaan- perusahaan itu dilong list.

Mana yang masuk dalam konteks high class, middle class dan low Class. Misalnya yang hight class dia harus berpartner dengan berpartner dengan 10 perguruan tinggi.

“Tentukan nanti yang middle misalnya dengan 6 perguruan tinggi dan low class dengan 3 perguruan tinggi,” ujar rektor Unisma tersebut

Ia berkeyakinan jika kebijakan itu dilakukan, perusahaan nantinya sulit kalau disuruh bermitra. Karena itu menteri yang lain harus bergerak.

“Perlu adanya sinergitas secara simultan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain, jangan sampai perguruan tinggi di dorong untuk melakukan segala sesuatu tetapi tumpul,” ucap Prof Masykuri.

Masykuri juga menyinggung perlu presiden atau paling tidak koordinator bisa untuk mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kebijakan dan memaparkan sudut pandangnya mengenai prodi baru.

Dimana mahasiswa dalam prodi baru nantinya bisa mengambil di prodi yang dia ambil sesuai minat mereka dan mahasiswa juga bisa mengambil di luar prodi selain dari prodi yang mahasiswa ambil di universitas itu sendiri.

“Terutama untuk pendirian prodi baru, harus kita kongkretkan karena yang diungkapkan kemendikbud harus punya partner NGO dan juga harus ada partner perguruan tinggi lain.

Nah itu indikator-indikatornya apa yang harus kita terima, hingga tidak hanya sekadar melepas isu atas kebijakan itu,” terang Masykuri saat memaparkan sudut pandangnya mengenai prodi baru di hadapan sejumlah rektor NU.

Namun, dirinya memastikan tetap ingin menyambut kebijakan Mendikbud tersebut dengan cepat.

“Kami di PTNU akan menyambut kebijakan itu dengan cepat. Termasuk misalnya bagaimana soal pembiayaannya. Kalau misalnya mahasiswa itu mengambil perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri,” pungkasnya.

Pertemuan itu sebagai persiapan menghadap Kemendikbud dan Kementerian Desa dalam upaya kelangsungan dan pengembangan PTNU serta ide FPTNU.