Pertemuan rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Perguruan Tinggi NU (FRPTNU) di Lamongan.
LAMONGAN, FaktualNews.co – Kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Nadim Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Memantik reaksi sejumlah rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdhatul Ulama (FRPTNU) saat berkumpul di Universitas Lamongan.
FRPTNU menyikapi beberapa hal yang menjadi isu penting yaitu terkait masalah akreditasi, pendirian prodi baru. Seperti yang diungkapkan Prof Dr Masykuri M.Si, Rektor Unisma selaku Ketua FRPTNU.
“Bahwa Forum Rektor ini adalah salah satu media untuk melihat berbagai macam kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka.” kata Ketua FRPTNU. Selasa, (4/2/2020).
Prof Dr Masykuri mengahawatirkan sesuatu hal yang sudah menjadi kebijakan Mendikbud nantinya akan tumpul apabila tidak didukung oleh menteri yang lainnya.
“Ada hal yang sangat strategis yang tidak bisa di abaikan, Mendikbud mengajak ayo bermitra usaha dengan PT, NGO dan sebagainya. Tetapi apakah menteri – menteri yang lain sudah mendapatkan sosialisasi dari Mendikbud. Kalau gak kan bisa tumpul kebijakan itu,” terang Masykuri.
Lebih jauh menjelaskan, jika menteri – menteri yang lain tidak mendukung kebijakan itu akan tumpul dan hanya menjadi sebuah ilusi belaka.
“Kemarin juga sudah saya tulis di beberapa media massa dan sudah saya kirim ke Medikbud Nadim Makarim dan direspon. Syarat mutlak dari kebijakan itu harus ada sinergi antar menteri, kalau tidak kebijakan itu akan tumpul.” jelasnya
Dia mengaku pernah menyampaikan gagasan itu juga kepada Gubernur Jatim, bagaimana perusahaan- perusahaan itu di Long List. Mana yang masuk dalam konteks Hight Class, Middle Class dan Low Class.
Misalnya yang Hight class dia harus berpartner dengan berpartner dengan 10 perguruan tinggi. “Tentukan saja nanti yang Middle disitu adalah misalnya dengan enam perguruan tinggi dan Low Classnya dengan tiga Perguruan Tinggi.” ujar Rektor Unisma tersebut.
Ia berkeyakinan jika kebijakan itu misalnya dilakukan maka perusahaan perusahaan nantinya sulit kalau di suruh bermitra, maka dari itu menteri yang lain harus bergerak.
“Perlu adanya sinergitas secara simultan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jangan sampai perguruan tinggi di dorong untuk melakukan segala sesuatu tetapi tumpul.” ucap Prof Masykuri.
