Kasus TPPU Mantan Bupati Mojokerto, Sejumlah Kades Diperiksa KPK
MOJOKERTO, FaktualNews.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Di hari keempat, KPK melakukan pemeriksaan di Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto dengan memangil sejumlah kepala desa (kades) yang menerima Bantuan Keuangan (BK) Desa pada 2016-2017, kemudian orang dekat MKP hingga pejabat Pemkab Mojokerto.
Di antara kades yang diperiksa, Kades Wates umpak, Panggih, Balong Wono, Sentonorejo dan Kades Jati Pasar.
Selain diperiksa, beberapa kades membawa berkas atau dokumen BK pada 2016-2017.
Nampak pula diperiksa, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bambang yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto.
Juga Nono yang dikenal dekat MKP, dipercaya menjadi perentara jual beli tanah, kendaranan hingga jabatan di Pemkab Mojokerto.
Kosem, Kades Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto mengaku mendatangi panggilan KPK hanya sebagai pendamping kades lama yang menerima BK Desa pada 2016-2017.
“Ya soal BK desa, tadi saya hanya sebagai pendamping kades yang lama, hanya menegaskan,” ucapnya usai menjalani pemeriksaan, Jumat (21/02/2020).
Selain mendampingi dalam pemeriksaan, kedatangannya di Polresta Mojokerto juga untuk menyerahkan berkas BK Desa 2016-2017.
“Nilainya Rp 2 miliar. Kalau BK desa di Jati Pasar kemarin itu digunakan membagun gapura-gapura Majapahit di gang gang,” sebutnya.
Dari informasi yang dihimpun, kehadiran KPK kali ini sudah membidik beberapa temuan baru berupa aset yang rentan hubungannya dengan perkara TPPU yang menjerat MKP.
Tak hanya aset di wilayah Mojokerto, KPK juga membidik aset MKP di luar kota. Seperti di wilayah Gayungsari, Kota Surabaya.
Tiga rumah mewah dengan tiga sertifikat diduga atas nama keluarga MKP ini, menjadi temuan baru penyidik.
Sebagai klarifikasi, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Marketing Executive The Gayungsari.
Termasuk Emy H yang diduga mewakili Kepala BPN Surabaya I, Ir Muslim Faizi, yang sebenarnya dijadwalkan menghadiri undangan KPK hari sebelumnya.
Selain di Surabaya, aset tanah yang menjadi temuan baru KPK diduga berada di wilayah Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
Setidaknya ada empat bidang tanah dengan luasan masing-masing 3300 meter persegi.
