Kepala Perwakilan BPK Jatim Baru, Lanjutkan Kinerja Pendahulunya
SURABAYA, FaktualNews.co – Jabatan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Timur berganti, dari semula dijabat oleh Harry Purwaka, kini resmi dipegang Joko Agus Setyono, mantan Kalan BPK Kalimantan Barat.
Pergantian pucuk pimpinan lembaga auditor keuangan negara di Jawa Timur ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan antar keduanya, yang digelar Senin (24/2/2020) siang, di gedung BPK Jatim Jalan Juanda, Sidoarjo.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Anggota V BPK, Bahrullah Akbar dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Novian Herodwijanto. Dihadapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Serta seluruh kepala daerah se Jawa Timur.
Kepada wartawan, Joko Agus Setyono mengemukakan, dirinya akan kembali melanjutkan kinerja pendahulunya. Yang dilandasi komitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Jawa Timur.
“Sebenarnya saya melanjutkan apa yang dicanangkan oleh Pak Harry. Seperti biasa kita tentu berkomitmen penuh terhadap perbaikan tata kelola keuangan (di Jawa Timur. Jadi apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Harry, kita lanjutkan,” ujarnya.
Walaupun di Jawa Timur banyak kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi, pemeriksaan keuangan yang dikerjakan BPK Jatim dikatakan Joko, akan sama seperti yang dijalankan pendahulunya. Sebab, pola pemeriksaan selalu berjalan sesuai rencana yang disusun pada tahun sebelumnya.
Dan hal itu, berlaku bagi semua kabupaten maupun kota se Jawa Timur, “Kecuali nanti ada permintaan ya, kemudian ada perintah. Permintaan itu kita laporkan kepada pimpinan dan ada perintah, maka kita akan lakukan pemeriksaan keuangan,” lanjutnya.
Begitu pula terhadap program-program keuangan lain seperti dana desa dan dana bantuan partai politik. Pola pemeriksaan juga tidak akan berubah, berjalan seperti sebelumnya. Ia beralasan, sumber daya manusia yang dimiliki BPK Jatim sangat terbatas.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan akan seksama memantau aliran dana desa tersebut.
“Nanti akan kita carikan solusinya seperti apa, apakah pemeriksaan itu dilakukan bersinergi dengan aparat pemerintah atau ada kebijakan lain dari pimpinan BPK di Jakarta,” tutupnya.
