Kades Se Jawa Timur Hadiri Rapat Kerja Dana Desa di Jatim Expo
JOMBANG, FaktualNews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali menyelenggarakan Rapat Kerja mengenai percepatan realisasi penyaluran dan pengelolaan dana desa kepada seluruh kelurahan se-Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung di Jatim Expo, Selasa (25/02/2020).
Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mendapatkan apresiasi terhadap percepatan realisasi pencairan dana desa tahap pertama di Gedung Grahadi pada Hari Jumat (21/02/2020).
Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh 7.721 peserta yang berasal dari Kepala Desa, Camat, Bupati atau Walikota, Sekda dan Inspektorat, serta Kapolres, dan Kajari se-Jawa Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Jombang Mundjidah Wahab didampingi oleh Sekda Kabupaten Jombang, Kapolres Jombang, Kajari Jombang, Kepala Inspektorat, Camat se Kabupaten Jombang dan juga Kepala Desa se Kabupaten Jombang.
Bupati Jombang mengajak seluruh Camat dan Kepala Desa di Jombang dengan tujuan agar mengetahui mengenai rincian Dana Desa, prosedur teknis, menguatkan peran aktif pengelolaan anggaran serta penyiapan dokumen untuk pencairan dana desa.
Bukan hanya rapat kerja, dalam acara tersebut juga terdapat diskusi panel dengan pemateri dibawakan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Irjen Kementerian Keuangan, Direktur dari Kementerian Desa, Kemendagri dan BPKP Provinsi.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan Provinsi Jawa Timur menjadi proyek percontohan pengelolaan dana desa.
“Jatim wajib ditiru dalam pelaksanaan dana desa,” ujarnya dalam sambutan pembukaan rapat kerja.
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, Jatim minim kasus hukum terkait pengelolaan dana desa. Ia juga mengingatkan khususnya kepala desa dan perangkat desa, hingga saat ini masih tercatat data kasus hukum yang menyangkut dana desa di Indonesia sejak 2015 hingga 2019.
Demi meminimalisir penyimpangan anggaran dana desa, Camat diharapkan turut berperan untuk mempercepat penyampaian dana desa. Hl tersebut, mengingat titik resiko terbesar dalam pelaksanaan dana desa berada di tingkat kepala desa dan masyarakat setempat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah juga berpesan, penyaluran dana desa dimanfaatkan sebagai program padat karya tunai dengan tujuan membantu ketahanan ekonomi.
“Padat karya membantu ketahanan ekonomi di desa karena terdapat perputaran uang dan kenaikan daya beli sebab ada pekerjaan,” pungkas Gubernur Khofifah.
