Sekdakab Pamekasan Totok Hartono.
PAMEKASAN, FaktualNews.co– Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersaing untuk merebut kursi jabatan kepala Dinas Pendiidikan dalam seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk Organisasi perangkat Daerah (OPD).
Dari ketujuh pejabat tersebut yakni, Akhmad Zaini kepala bagian kesejahteraan masyarakat (Kabag Kesra). Halifurraman Kabid Wisata Disparbud. Sinar Jaya, Pengawas sekolah TK Disdik Pamekasan. Syaiful Anam Kepsek SMPN 4 Pamekasan.
Munapik Sekretaris Ketahanan pangan dan Peternakan, Miftahol Huda Pengawas TK Pamekasan dan Abd Wahid Sekretaris Kecamatan Proppo.
Sekdakab Pamekasan Totok Hartono sekaligus Ketua Tim Seleksi Lelang jabatan mengatakan, ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan lulus administrasi.
Selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi manajerial selama dua hari di Surabaya pada Tanggal 27 dan 28 Februari 2020.
“Yang lolos proses administrasi akan mengikuti seleksi assessment,” katanya kepada FaktualNews.co, Rabu, (26/02/2020).
Dalam seleksi tersebut, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh peserta seleksi, meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, assessment oleh provinsi, baru terakhir ada keputusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, yakni Bupati Pamekasan dan Wakil Bupati Pamekasan.
Untuk diketahui, JPT pratama ada di empat dinas, yakni satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ada 9 orang pendaftar, dinas pendidikan (disdik) ada 7 orang, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) ada 6 orang, badan keuangan daerah (BKD) 4 orang.
Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman menyampaikan pengisian jabatan definitif dibeberapa OPD terbilang cukup lambat. Sebab, seharunya setelah bupati Baddrut Taman dilantik. Ada jeda delapan bulan untuk melakukan rotasi kepala OPD.
“Saya rasa pengisian kekosongan OPD sangat telat. Seharusnya delapan bulan setelah dilantik,” kata politikus PPP ini.
Dari lelang jabatan ini, Fathor sapaan akrabnya agar Bupati Pamekasan selektif dan melihat SDM dari par calon. sehingga pengisian jabatan tidak salah orang. “Bupati harus selektif dam menyesuaikan dengan bidangnya,” tandasnya.
