Ketua Banggar DPR RI: Madura Butuh Kawasan Ekonomi Khusus, Bukan BPWS
SUMENEP, FaktualNews.co – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah mendorong pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Keberadaan BPWS dia nilai tidak memiliki manfaat yang jelas terhadap pembangunan Madura.
“Saya memang dari awal tidak setuju terhadap BPWS,” kata Said ditemui saat meresmikan Masjid Fatimah Binti Said Gauzan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Sumenep, Jawa Timur. Jumat (28/2/2020).
Dorongan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah pembangunan di Madura. Dengan demikian Madura pasti akan lebih maju.
“Coba lihat saja selama ini dengan keberadaan BPWS kan tidak ada perkembangan. Kita butuh pembangunan di Madura. Itu bisa dilakukan daerah,”ucap politisi senior PDI Perjuangan ini
Bagi Said, Madura itu butuh perkembangan dan peningkatan di bidang pemberdayaan manusia, dan juga infrastruktur baik jalan maupun infrastruktur lainnya.
“Masalah stunting juga perlu diperhatikan di Madura. Yakni, pemerintah bisa menekan stunting,” ungkapnya.
Menurutnya, Madura tidak membutuhkan BPWS, tapi Madura lebih membutuhkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sehingga akan ada akselerasi terhadap pembangunan masyarakat Madura. Kata dia, selama ini Outcome BPWS tidak terukur. Sehingga apa yang dilakukan BPWS selama ini perlu dipertanyakan.
Dikorfirmasi terpisah, Humas BPWS, Faisal Yasir Arifin menanggapi santai penilaian Said Abdullah itu. Pihaknya mengklaim fakta di lapangan berbicara lain. Banyak hal yang sudah dilakukan BPWS dalam upaya membangun Madura.
“Silahkan saja beliau berkomentar kayak gitu. Yang jelas bukti sudah berbicara lain,” katanya saat dihubungi melalui sambungan teleponnya.
Kata dia, sudah banyak yang dilakukan BPWS selama ini. Di antaranya pengadaan PJU, jalan, hingga pembangunan Sekitar 11 Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mengatasi kekeringan di 4 kabupaten di Madura. Kata dia, 1 SPAM itu bisa digunakan untuk 25 ribu kepala keluarga.
“Kami sudah bekerja dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. BPWS melatih ratusan pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam pengembangan produk untuk menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan di Madura,” terangnya.
Untuk melatih IKM, kata dia, BPWS bekerjasama dengan INOPAK Institute untuk menggandeng pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).
“Kalau dianggap tidak memberi manfaat, ya silahkan Pak Said bicara seperti itu, monggo, kita akan menghormati. Yang jelas fakta sudah berbicara lain,” tambahnya.
Bahkan ia menyebut, baru-baru ini, Komisi V DPR RI sudah bersurat pada Presiden RI, Joko Widodo untuk memberi penguatan pada BPWS, salah satunya mendefinitifkan Pimpinan BPWS.
“Yang terbaru Komisi V sekarang malah menyurati presiden untuk memberi penguatan pada BPWS, istilahnya mendorong untuk pimpinannya definitif,” tandasnya.
