Ratusan Petani dan Mahasiswa Jember, Demo Soal Relokasi Saluran Irigasi di Puger

JEMBER, FaktualNews.co – Ratusan petani dan mahasiswa aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Jember, pada Senin (9/3/2020) siang berunjuk rasa memprotes relokasi saluran irigasi yang dilakukan oleh PT. Imasco Asiatic sejak 2018 lalu.

Akibat relokasi itu, pasokan air ratusan hektare sawah petani di Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger terganggu.

Dalam aksinya, ratusan petani dan mahasiswa itu awalnya menggeruduk Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur, sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan berorasi menggunakan pengeras suara yang dinaikkan ke atas mobil pikap, mereka berteriak tentang keluhan para petani.

Gagal bertemu dengan Kepala Dinas PU MNSDA, mereka melanjutkan aksi dengan melakukan konvoi kendaraan bermotor menuju Kantor DPRD Jember dan dilanjutkan ke Kantor Pemkab setempat untuk menemui Bupati Faida.

Dikonfirmasi disela aksinya, Koordinator Petani dalam aksi itu, Nurdiyanto mengatakan, penolakan demi penolakan dari pihaknya lantang disuarakan sejak dua tahun lalu saat dimulainya pemindahan saluran irigasi persawahan.

“Tapi sayangnya hingga detik ini tidak ada respon dari pihak terkait. Bahkan seakan-akan kita tidak diperhatikan. Padahal jelas-jelas pabrik semen itu, sengaja memindahkan jalur pengairan,” ujar Nurdiyanto saat dikonfirmasi di halaman depan gedung dewan, Senin (9/3/2020).

Ia menjelaskan, dulu sudah pernah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan. “Persoalannya ini, saluran irigasi dulu dianggap melintasi areal pabrik. Sehingga irigasi yang ada dibelokan atau dibuatkan jalur baru. Tapi akibatnya malah tidak lancar salurannya,” ungkapnya.

Akibatnya, lanjut Nurdiyanto, 300 hektare (Ha) sawah dan ribuan buruh tani terdampak kesulitan untuk bercocok tanam.

“Terutama di wilayah Desa Puger Kulon. Disana terdapat tiga kali pembelokan saluran irigasi yang akibatnya menghambat laju air. Bahkan ada pula beberapa dusun yang tak sampai mendapatkan air irigasi persawahan akibat relokasi,” tegasnya.

Bahkan diungkapkan juga olehnya, petani yang kesusahan air harus merogoh kantongnya hingga Rp 300 ribu, untuk membeli solar.

“Itu untuk mengairi 1 hektare areal sawah dan dalam sehari dibutuhkan 3-4 kali mengairi sawah. Bisa dibayangkan berapa kerugian kami? Kami harus menangis kepada siapa lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Nurdiyanto dampak pemindahan irigasi juga telah menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat.

“Sesama petani bahkan tidak saling sapa karena berebut air untuk mengairi sawah. Apa mau antar petani ini bentrok? Mana hati nuraninya,” tukasnya.

Sehingga pihaknya berharap, pemkab memperhatikan, dan memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan petani.

Terlebih lagi, lanjutnya, tindakan pabrik merelokasi irigasi tidak punya dasar hukum dan tak ada komunikasi dengan petani setempat. “Secepatnya pemerintah harus mendesak PT. Semen Imasco Asiatic kembalikan jalur irigasi seperti dulu awalnya,” pungkasnya.

Usai melakukan berorasi di halaman depan Gedung Dewan, unsur pimpinan DPRD Jember menemui para pengunjuk rasa. Di antaranya Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim, Ketua Komisi C David Handoko Seto, dan kedua anggota Komisi C Agus Supaad dan Agus.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan pengunjuk rasa diajak rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Banmus, dan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan petani tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya akan mengumpulkan bahan keterangan dan mengkaji persoalan yang infonya sudah pernah dibahas dua tahun lalu itu.

“Nantinya kami juga akan memanggil Ketua Komisi C yang dulu dan pimpinan akan mencari info terkait persoalan ini,” kata Itqon saat dikonfirmasi wartawan.

Info sementara yang diketahui oleh legislator dari PKB itu, terkait izin untuk relokasi saluran irigasi belum ada izinnya. “Dulunya kan sudah jelas, kalau pernyataan kepala PU izinnya belum keluar, hanya rekomendasi saja. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, dan gali informasi mendalam,” pangkasnya.

Usai melakukan aksinya di DPRD Jember, ratusan pengunjuk rasa itu melanjutkan aksinya ke Kantor Pemkab Jember untuk menemui Bupati Faida.