Kunker DPRD Jombang ke Daerah Terpapar Corona, Ketua ICDHRE: Melanggar Instruksi Presiden

JOMBANG, FaktualNews.co – Wabah Corona yang menimpa tanah air tak membuat niat sejumlah anggota Komisi D, B dan C DPRD Jombang tetap mengelar kunker (kunjungan kerja) ke Makassar, Tasikmalaya dan Bali. Mereka dijadwalkan melakukan kunjungan selama empat hari.

Rombongan wakil rakyat ini berangkat kunker pada Senin (16/3/2020) pagi.
Komisi A dan D ke Makasar, Komisi B ke Tasikmalaya, Jawa Barat, sedangkan Komisi C ke Badung, Bali.

Menurut Sekretaris Dewan DPRD Jombang, Pinto Windarto, agenda Kunker anggota Komisi B dan C terlanjur dilaksanakan, dengan alasan Surat Edaran Bupati Jombang terkait antisipasi virus Corona, baru diterimanya pada Senin (16/3/2020).

“Kunker masih berlanjut, Surat Edaran Bupati terkait antisipasi virus Corona baru saja kami terima hari ini. Sedangkan Komisi B dan C sudah terlanjur berangkat ke Tasikmalaya dan Bali,” katanya kepada Faktual Kelompok Media, Pinto, Senin (16/3/2020) lalu.

Data yang diterima Kelompok Faktual Media diketahui bahwa masing-masing komisi punya tujuan. Setiap komisi berjumlah 12 orang yang berangkat.

Komisi A Pansus 1 retribusi perizinan tertentu, Pansus 2 pajak daerah, ketiga retribusi jasa umum Komisi C dan keempat retribusi jasa usaha.

“Sebab empat Raperda yang disodorkan Bupati kemarin kan harus segera selesai. Bupati meminta untuk segera dilaksanakan paripurna, baik itu mulai pandangan umum, jawaban, sampai ketok palu atau pada putusan,” kata Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Harus Dikarantina

Keputusan wakil rakyat ini menuai kritikan tajam dari kalangan aktifis. Salah satunya Ketua Dewan Pembina Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE) Sean Choir.

Sean Choir mengkritik keras kebijakan kunker yang diambil anggota dewan DPRD Jombang. Apalagi daerah yang dikunjungi adalah Bali dan Jawa Barat yang masuk daerah yang memiliki banyak korban virus corona.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran kepada bupati/walikota se-Jawa Timur tertanggal 13 Maret 2020.

Beberapa point himbauan tersebut yaitu meminta pejabat publik memberikan edukasi yang benar dan menenangkan terkait Covid-19 (Corona Virus) agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat.

Selanjutnya, Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta pejabat daerah menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 (Corona Virus).

“Bali dan Jawa Barat sudah banyak yang kena virus saat ini. Anggota dewan ini sesuai jadwal masih kunker hari ini. Apa yang dilakukan anggota DPRD melanggar instruksi presiden, gubernur dan bupati,” katanya kepada Kelompok Faktual Media, Rabu (18/3/2020).

Ia menyayangkan, anggota dewan tidak memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Padahal biaya kunker juga berasal dari uang rakyat.

“Mereka ini tidak peka masalah rakyat, lebih mementingkan diri sendiri,” tegasnya.

Di Bali, menurutnya ada korban yang meninggal dunia dan positif virus corona, kasus 25 meninggal di RSUP Sanglah, Bali. Sedangkan Provinsi Jawa Barat adalah tempat korban positif corona pertama di Indonesia, yaitu Depok. Hingga kini, Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah daerah merah wabah virus corona.

“Semua yang berangkat kunker harus dikarantina selama 14 hari, karena bahaya buat masyarakat Jombang. Bahaya juga buat teman-teman dewan lainnya. Bagaimana rakyat mau taat, lah wakilnya saja keliling ke daerah rawan virus,”ujarnya sinis.

Di Jombang sendiri, Bupati Jombang, Mundjidah Wahab sudah melarang Car Free Day sejak hari Minggu (15/3/2020). Selanjutnya mulai Selasa (17/3/2020) sekolah negeri maupun swasta melakukan belajar di rumah.

Rentetan kebijakan pemerintah daerah ini membuat Choir merasa geli mengetahui alasan bahwa kunker tidak bisa dibatalkan karena baru diberikan surat edaran bupati tanggal 16 Maret 2020.

“Alasan sudah pesan tiket dan terlanjur bayar itu hanya alasan orang bodoh. Negara genting kok malah kasih contoh jalan-jalan. Kok malah ke Bali. Ini kurang ajar. Masak tidak baca berita,” ujarnya.

Choir juga meminta DPRD Jombang terbuka soal dana kunker dan jumlah kunker selama satu bulan berapa kali. Lalu manfaat dari kunker itu apa saja bagi masyarakat sehingga harus wajib dibiayai negara.

“Saya minta audit hasil kunker, harus ada audit. Karena tidak ada keterangan cukup informasi hasil dari kunker. Jika tak ada hasil maka uangnya harus dikembalikan ke kas negara. Kunker kok sebulan empat kali. Gak masuk akal itu,” tandasnya.