Pemkab Sumenep Tutup Akses Covid-19 di Perbatasan
SUMENEP, FaktualNews.c – Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus digalakkan pemerintah setempat. Salah satunya dengan melakukan pengecekan secara langsung setiap orang yang datang ke ujung timur pulau Madura di perbatasan.
Upaya tersebut dilakukan di posko pencegahan penyebaran Covid-19, Jumat (27/3/2020) malam, sekira pukul 23.00 WIB hingga dini hari, di Kecamatan Pragaan, tepatnya wilayah perbatasan Kabupaten Pamekasan-Sumenep,
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim menyampaikan, untuk antisipasi virus corona di Kabupaten Sumenep, tim satgas menyiagakan setiap harinya petugas di posko pintu masuk Kabupaten Sumenep.
Posko tersebut men-scanning setiap masyarakat yang memasuki wilayah Sumenep. Caranya mendata serta memeriksa menggunakan pengukur suhu badan, untuk mendeteksi sejak dini masyarakat ataupun pendatang yang dianggap memiliki ciri-ciri suspect Covid-19.
“Berdasarkan pemantauan hari ini, di Posko perbatasan Sumenep yang telah dibentuk oleh Pemkab Sumenep, sudah berjalan dengan baik,” terang Bupati Sumenep, saat melakukan pemantauan posko pencegahan Covid-19, bersama jajaran Forkopimda.
Guna memastikan agar posko yang dibentuk beroperasi dengan maksimal sesuai fungsinya, Sekaligus memberikan semangat kepada para petugas yang bertugas tanpa kenal lelah. Lebih lanjut politisi senior PKB ini, akan melakukan pemantauan secara berkala.
“Kami akan selalu mencermati, memantau dan melihat sejauh mana kondisi dan situasi. Kalau memang dinyatakan urgent. Kebijakan selanjutnya akan ditempuh demi menyelamatkan masyarakat Sumenep dari wabah virus corona,” tandasnya.
Agar dapat selaras dengan semangat pemerintah memerangi wadah pandemi covid-19, Bupati dua periode ini mengimbau masyarakat agar tinggal di rumah saja, menjaga kebersihan serta menerapkan pola hidup sehat.
“Itu demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Dan bagi warga yang baru datang dari luar Kota, utamanya dari daerah pandemi di antaranya Surabaya, Malang, maupun Jakarta, agar secara sadar melapor kepada pihak terkait, untuk dilakukan pemantauan selama 14 hari,” pintanya.
