Rumah Sakit di Jombang Kekurangan APD, Legislatif: Pemerintah Jangan Terlambat
JOMBANG, FaktualNews.co – Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang mengalami kekurangan sarung tangan medis, cairan disinfektan dan masker N95 yang biasanya digunakan dalam penanganan virus corona.
Sulitnya mencari bahan tersebut membuat RS Kristen Mojowarno membuat pengumuman terbuka ke masyarakat. Sesuatu yang sangat langka terjadi di Jombang.
“Kita butuh gwon cover all, handrub, face shield, alkohol, masker bedah, kacamata google, sarung tangan medis panjang, dan suplemen vitamin C,” kata perwakilan RS Kristen Mojowarno, Agung Duta Nuswantara, Sabtu (28/3/2020).
Agung berharap ada pihak dermawan atau pemerintah yang memberikan solusi terkait masalah ini. Dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan hajat orang banyak. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan perlengkapan dokter dalam menangani pasien corona seperti masker N95.
“Mudah-mudahan ada yang mau membantu,” tambahnya.
Kasus yang terjadi pada RS Kristen Mojowarno sebenarnya bukan satu-satunya di Jombang. Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono hal serupa juga terjadi pada rumah sakit lain termasuk RSUD Jombang.
“Miris, barusan dapat info jika dokter dan tenaga medis di RSUD mulai kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Bahkan masker pun sudah nyaris kehabisan. Butuh kehadiran Pemerintah Jombang dalam hal ini,” jelasnya kepada FaktualNews.co.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan keselamatan para dokter dan tenaga media dalam perang melawan corona. Sebagai garda terdepan, membasmi wabah ini sangat tergantung pada tim medis.
“Keselamatan tenaga medis harus diposisikan paling utama. Karena mereka di garda terdepan pananganan corona virus atau Covid 19,” tegas Kartiyono.
Politikus PKB ini belum tahu secara pasti kenapa pemerintah tidak mewaspadai hal ini. Apakah ini disebabkan belum dianggarkan atau memang lambat dalam mengambil keputusan.
Jika persoalanya pada ketersediaan anggaran, ia mengimbau kepada Pemkab Jombang, dalam hal ini Bupati Hj Mundjidah Wahab untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Berapapun kebutuhan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 harus dan wajib dipenuhi pemerintah. Karena ini bicara nyawa orang banyak. Jangan sampai pemerintah terlambat mengambil keputusan karena akibatnya bisa fatal.
“Ada dana cadangan Rp 10 miliar yang sudah ready. Dana ini semula direncanakan untuk membangun Mal Pelayanan Publik. Tinggal merubah peruntukannya berdasarkan Inpres no 4 tahun 2020. Apalagi pada pembahasan P-APBD 2020 akan diusulkan penambahan Rp. 40 milyar,” bebernya.
Lanjutnya, secara khusus Fraksi PKB DPRD Jombang sendiri sudah bersikap melalui surat resmi yang dikirim kepada Bupati Jombang. Isi surat tersebut meminta bupati tidak ragu dalam memutuskan kebutuhan anggaran dari sumber apapun yang dimungkinkan.
Termasuk mengalihkan anggaran ceremonial dan perjalanan dinas. Serta anggaran lain yang tidak bisa langsung dirasakan oleh rakyat.
“Meskipun masih isolasi mandiri. Saya terus memantau situasi dan kondisi terkini. Tapi jelas dananya on time jika mau tinggal relokasi saja. Jadi sebenarnya banyak alokasi anggaran yang siap untuk direlokasi,” paparnya.
Demikian juga terkait penerapan social distancing harus lebih diperketat. Nampaknya langkah persuasif sudah tidak mampu lagi mengontrol kebandelan sebagian masyarakat.
Sudah perlu aparat meningkatkan menjadi represif, agar bisa menekan berkeliaranya warga yang tidak perlu.
Menurutnya, catatan yang perlu diwaspadai juga mobilitas kepulangan warga Jombang dari luar daerah. Terlebih daerah yang menjadi episentrum persebaran Covid 19 seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Surabaya.
“Aparatur pemerintah sampai tingkat desa, bahkan RT diharap berperan secara aktif dan masif untuk memantau dan cipta kondisi aman. Itu hal yang paling ampuh menekan bahkan menghentikan persebaran wabah ini,” tandas Kartiyono.
