Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono saat ikut Musrenbang via Teleconference, Kamis (09/ 04/ 2020).
NGANJUK, FaktualNews.co – Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2020 melalui teleconference (telekonferen) di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Kamis (09/ 04/ 2020). Pelaksanaan rapat teleconference ini tidak lain karena pandemi Virus Corona (Covid-19) masih belum mereda di Indonesia, termasuk Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya, Tatit menyampaikan sejumlah poin terkait Musrenbang tingkat kabupaten tersebut. Pertama, ia mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting. Dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan pembangunan daerah,” kata Tatit dalam sambutannya.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan supaya semua komponen pelaksana pembangunan lebih memacu langkah guna mempercepat pembangunan. “Karena tantangan yang akan dihadapi kedepan semakin berat dan komplek, melalui pokok pemikiran kita masing-masing harus dipacu kinerjanya guna mempercepat langkah pembangunan,” ujar Tatit.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPRD Nganjuk ini, forum Musrenbang semestinya menjadi ruang menginventarisir persoalan-persoalan pembangunan. Selain itu, perlu adanya solusi-solusi yang selanjutnya dirumuskan dalam program yang mampu mengoptimalkan berbagai permasalahan pembangunan.
Beberapa persoalan yang perlu segera dicarikan solusi bersama, lanjut Tatit diantaranya penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaaan. Selanjutnya pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan perlu mendapat prioritas dengan memperhatikan pemerataan.
“Dalam implementasinya, pemerintah melalui stakeholder teknis diupayakan untuk dapat bergerak selaras, terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kantong-kantong masyarakat miskin yang ada di desa. Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta setiap saat akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas dan tepat sasaran,” pungkas Tatit. (*)
