Juru bicara penanganan percepatan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya.
PASURUAN, FaktualNews.co – Wabah Covid-19, berdampak meluas hingga nyaris melumpuhkan perekonomian di beberapa daerah. Khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.
Terkait itu, Pemkab Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar Rp 8 miliar akan dialokasikan untuk masyarakat yang berkategori tak berpenghasilan, bahkan miskin mendadak (misdak) akibat dampak Covid-19.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan, Pemkab Pasuruan, siapkan anggaran Rp 8 miliar.
“Uang ini untuk pembelian paket sembako dan dibagikan pada warga yang terdampak corona,” ujarnya, pada wartawan, Minggu (12/4/2020).
Ia menjelaskan, besaran anggaran itu berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan. tahun 2020.
“Mereka yang berhak dapat dana itu dari sisi perekonomian. Yakni tukang ojek, pedagang kaki lima, kuli bangunan, tukang becak, dan penerima lainnya. Kita sudah merencanakan untuk penganggaran ini,” ucap Anang.
Menurut Anang, program ini adalah bagian dari upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan, dari sisi social kemasyarakatan.
“Kalau yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat tidak menjadi skala prioritas kita. Karenanya alokasi ini nantinya mengacu pada daftar di dinas sosial,” beber dia.
Sampai sejauh ini, Pemkab Pasuruan masih mendata jumlah warga terdampak yang akan menerima bantuan ini.
Menurut Anang, para penerima ini diprioritaskan pada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, penyiapan anggaran sebesar Rp 8 miliar juga dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Pemerintah Pusat yang meminta semua Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak paling buruk akibat Pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing.
“Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa perekonomian negara bisa minus 0,4 persen akibat Covid-19 ini. Karenanya, setiap pemerintah daerah harus bisa membantu masyarakat yang terdampak paling buruk, yakni warga miskin dan tak berpenghasilan,” imbuh Anang.
