FaktualNews.co

LSM FRMJ Kritik Pemkab Jombang Terkait Lambannya Pencairan BLT-DD

Peristiwa     Dibaca : 672 kali Penulis:
LSM FRMJ Kritik Pemkab Jombang Terkait Lambannya Pencairan BLT-DD
FaktualNews.co/istimewa
Bupati Mundjidah Wahab saat menyerahkan BLT-DD di sebuah desa Kecamatan Ploso.

JOMBANG, FaktualNews.co-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mengkritik keras langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait lambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk Covid-19.

Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim menanyakan keseriusan Pemkab dalam mengurusi BLT-DD. Baginya, peran Pemkab sebenarnya dalam ranah memantau dan mengawasi. Untuk eksekusi bisa diserahkan kepada perangkat desa dan kecamatan.

“Aneh, kok sampai Mei 2020 belum cair BLT-DDnya. Ternyata kemarin pencairan BLT-DD di dua desa di Kecamatan Ploso hanya untuk memecahkan rekor tercepat saja,” katanya kepada FaktualNews.co, Minggu (3/5/2020).

Selain itu, Fattah juga mengkritik adanya rencana aturan yang mengharuskan pencairan BLT lewat kerjasama antara pihak desa dengan PT BPR Bank Jombang Persero.

“Ada surat perjanjian kerjasama pencairan BLT, pihak pertama kepala desa. Tidak ada kop dan tanda tangan tapi mengatur kerjasama itu. Akhirnya banyak desa yang menolak. Ini kok bisa?,” tanya Fattah.

Menjawab kritikan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang A Jazuli mengatakan pembagian BLT-DD di dua desa kemarin bermaksud untuk memotivasi desa lain agar lebih cepat.

Namun, dalam perjalanan waktu banyak desa yang belum siap masalah data penerima BLT-DD dan bantuan sosial dari Pemkab Jombang. Ketidaksiapan itu karena ada data ganda dan ada yang belum mendapat bantuan tapi seharusnya dapat.

“Kemarin itu baru tahap awal, biar bisa memotivasi desa lain. Kita rapat terus, lembur beberapa hari terakhir dan pencairannya diundur sedikit,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan data penerima BLT-DD dinaikan hingga mencapai angka 45 ribu penerima. Sisanya, sekitar 75 ribu KK akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau BLT-DD bisa mencakup lebih banyak orang maka sisanya di APBD Jombang. Ini masih tarik ulur data. Minggu depan akan cair,” tandasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono

YUK BACA

Loading...