Bansos Rp 210 M Tak Kunjung Disalurkan, Legislator Ramai-ramai ‘Hajar’ Pemkab Gresik
GRESIK, FaktualNews.co-Pemkab Gresik berencana memberikan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19, senilai Rp 210 miliar.
Namun hingga sekarang, basnso belum disalurkan. Sementara, kondisi masyarakat saat ini benar-benar merasakan dampak pandemi Covid-19 ini.
Ditambah pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat masyarakat semakin terpuruk.
“Pemberlakuan PSBB sudah memasuki hari ketujuh. Kasihan masyarakat, mereka benar-benar merasakan dampak luar biasa. Kami minta, Pemkab Gresik segera cepat mencairkan anggaran bansos, sebelum masyarakat kian terpuruk dan menderita,” desak Ketua DPRD Gresik H Fandi Akhmad Yani, Senin (4/5/2020).
Dijelaskan Gus Yani–sapaan akrab Ketua DPRD Gresik — Pemkab dan DPRD Gresik telah sepakat memberikan bansos untuk warga terdampak Covid-19.
Bantuan tersebut berupa JPS (Jaring Pengaman Sosial) dalam bentuk uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Total anggaran JPS senilai Rp 210 miliar untuk 116 ribu KK (Kepala Keluarga).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Gresik, Moesa, meminta Pemkab Gresik serius menangani bantuan sosial dampak covid-19. Jangan hanya berkutat pada data, sehingga menghambat proses pencairan ke masyarakat.
“Lagi-lagi soal data. Terlihat jelas ketidaksiapan pemangku kebijakan, BLT dan bantuan sosial dampak Covid-19 tertunda hingga Mei 2020. Kesiapan data jadi kambing hitam,” tegas politikus muda partai besutan Suya Paloh ini.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik H Much Abdul Qodir menyampaikan informasi kepada masyarakat, data calon penerima JPS BLT dari APBD Pemkab Gresik telah sampai di desa.
“Monggo dulur-dulur pro aktif untuk ikut mengawal verifikasi data tersebut melalui forum musdes. Desa boleh mencoret nama yang tidak layak dapat dan berhak menambahkan nama-nama yang berhak menerima, tapi belum terdata, termasuk para guru Madin, TPQ. Monggo dikawal,” ajak anggota dewan tiga periode ini.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengajak masyarakat turut mengawasi penggunaan APBD tahun 2020 yang digelontorkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Mengingat, uang rakyat yang digelontorkan sangat besar, mencapai Rp 298 miliar.
“DPRD Gresik akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengawasi penggunaan anggaran dampak Covid-19 Rp 298 miliar. Dari jumlah itu, Rp 210 miliar digunakan bantuan JPS berupa BLT. Kami juga berharap masyarakat mengawasi penggunaan dana itu, agar tepat sasaran,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Gresik ini, Senin (4/5/2020).
