Pekerjaan jalur ganda di wilayah Jombang.
JOMBANG, FaktualNews.co – Diduga, banyak terjadi penyimpangan, proyek pembangunan jalur ganda (Double Track) Kereta Api disorot LSM Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur.
Bukan hanya di satu titik, aktivis menyebut kecurangan yang dilakukan kontraktor pemenang dalam paket Jalur Ganda Madiun Jombang (JGMJ)-II dengan panjang sekitar 24 Kilometer tersebut, terjadi merata di paket 1 hingga paket 8 yang membentang mulai dari Jombang sampai Mojokerto.
“Kami mendapati terjadi banyak kecurangan dalam proyek pembangunan jalur ganda JGMJ-II. Mulai dari Balast, Kayu Bantalan, U-Ditch, hingga kompensasi pembenahan jalan akibat jalur ganda,”terang Joko Fattah Rachim, Senin (4/5/2020).
Dijelaskan olehnya, untuk bantalan kayu yang dipergunakan di banyak titik jembatan maupun underpass, Dia mendapati adanya ketidaksesuaian spek jenis kayu yang dipergunakan. Dari yang seharusnya Ulin atau kayu besi, diganti dengan Merbahu atau Bengkirei.
“Seharusnya menggunakan Ulin, namun diganti jenisnya. Sudah begitu, kayu yang dipasang banyak yang tidak dilengkapi dengan plat S yang notabene sebagai penahan keretakan,”jelasnya.
Diakui olehnya, dalam bantalan rel kereta api menggunakan 4 jenis. Mulai dari kayu ulin, kayu jati, beton, dan bantalan besi. Khusus di proyek JGMJ-II, menggunakan kayu dan bantalan beton.
“Inilah yang kami anggap mengabaikan spek, dengan mengganti jenis kayu. Belum lagi, banyak diantaranya yang sudah terpasang tanpa dilengkapi dengan plat S,” bebernya.
Selain bantalan kayu, dugaan kecurangan kontraktor juga terjadi di material balast. Hal ini nampak saat ditemui banyaknya batu utuh atau bulat dan yang berukuran dibawah standar.
“Untuk balast kami juga menemui praktek pencampuran. Dengan banyaknya batu coral yang masih utuh, serta yang berukuran kecil yang tidak diayak terlebih dulu,”tegas Fattah.
Dengan dugaan kecurangan ini, dia mendesak aparat penegak hukum untuk turun. Sebab, dari total 8 paket pembangunan jalur ganda itu, rata-rata bernilai puluhan miliar, dan bersumber dari keuangan negara.
“Setiap paket pembangunan jalur ganda jumlahnya puluhan miliar. Dengan kondisi yang ada di lapangan, kami mendesak aparat penegak hukum baik dari Polri maupun Kejaksaan untuk turun,”tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Balai Teknik Perkeretapian Wilayah Jawa Bagian Timur.
Satuan kerja maupun Koordinator Pengawas proyek rel ganda tidak tersambung saat dihubungi melalui ponselnya.
