FaktualNews.co

Pemkab Jember Kena Sanksi Kemenkeu Terkait Refocusing Anggaran Covid-19, Begini Kata DPRD

Birokrasi     Dibaca : 563 kali Penulis:
Pemkab Jember Kena Sanksi Kemenkeu Terkait Refocusing Anggaran Covid-19, Begini Kata DPRD
FaktualNews.co/Istimewa
Ilustrasi virus corona.

JEMBER, FaktualNews.co – Pemkab Jember mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penundaan pencairan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Refocusing Covid-19.

Sanksi itu dijatuhkan menyusul laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 oleh Pemkab Jember yang dinilai tidak lengkap dan benar, serta disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

ucapan idul fitri bank jatim
ucapan idul fitri kasatlantas jember
ucapan idul fitri pasuruan
ucapan idul fitri PUJ
ucapan idul fitri PUPR
Ucapan Idul Fitri RSUD Jombang
Ucapan Idul Fitri Jombang
ucapan idul fitri kapolres jombang
ucapan idul fitri dprd jember
ucapan idul fitri mundjidah
ucapan idul fitri sadarestuwati
ucapan idul fitri rsud mojokerto

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, membenarkan adanya sanksi dari Kemenkeu tersebut.

“Hal itu berdasarkan surat keputusan tertanggal 29 April 2020, Nomor 10/KM.7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020,” kata Halim saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (5/5/2020).

Menurut Halim, berdasarkan diktum yang tercantum dalam keputusan kemenkeu itu, sanksi diterima Pemkab Jember karena tidak melengkapi prasyarat pengajuan dana refocusing untuk Covid-19, yakni berupa laporan perubahan APBD.

Halim menybut hal itu kemudian menjadi persoalan, karena APBD Jember belum selesai. “Bagaimana Jember kemudian bisa mengajukan syarat perubahan APBD? apabila Perda APBD nya hingga saat ini tidak ada,” tukasnya.

Halim juga mengatakan, Jember selama ini telah koar-koar anggaran penanganan Covid-19 yang tinggi mencapai Rp 479 miliar lebih.

“Bahkan diklaim terbesar kedua di Indonesia, justru faktanya malah mendapatkan sanksi. Ini tentu tidak sejalan dengan sikap komitmen Bupati itu,” sindirnya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, dengan adanya sanksi ini, diharapkan Pemkab Jember segara memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana permintaan Kemenkeu.

“Sehingga sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen itu bisa diakhiri. Karena jika dikalkulasi, DAU Jember yang nilainya sekitar Rp 2 triliun, maka 35 persen sanksi tersebut mencapai Rp 700 miliar,” ujarnya.

 

Iklan Cukai Lamongan

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Sholeh

YUK BACA

Loading...