Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kota, Erwin Pribadi.
JOMBANG, FaktualNews.co-Sekitar 20 Desa di Kecamatan/Kabupaten Jombang menolak menempelkan data atau daftar keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19, di balai desa masing-masing.
Ini menyusul simpang siurnya data yang diterima pihak desa dari Pemkab setempat.
Jumlah KPM dinilai tak sesuai hasil verifikasi faktual yang disepakati dalam musyawarah desa (musdes). Ironisnya tidak ada klarifikasi dan alasan apapun yang disampaikan dinas terkait mengenai kejadian ini.
Salah satunya terjadi di Desa Kepatihan Jombang. Kepala Desa Erwin Pribadi mengaku baru saja menerima data atau daftar nama dan jumlah penerima bantuan dampak Covid-19 secara lengkap. Baik dari APBD kabupaten maupun provinsi.
Hanya saja, setelah dilihat, jumlah KPM kembali berkurang. Dia merinci, data terakhir hasil musdes tercatat 503 KK (Kepala Keluarga). Namun, dalam catatan yang dia terima hanya tertera 473 KK saja.
“Sebelumnya ada 626 KK, setelah diverifikasi ulang, disepakati dalam musdes ‘fixed’ 503 (data terakhir). Selebihnya dihapus dengan alasan ada beberapa warga berpotensi terima BPNT, padahal realisasi kapan, kepastiannya kapan kami belum tahu. Lalu sekarang kami terima 473 nama, jadi berkurang lagi 30 orang,” ujar Erwin, Rabu (6/5/2020) malam.
Erwin mengaku sejauh ini dirinya tidak menerima penjelasan apapun dari dinas terkait, apakah ‘hilangnya’ puluhan nama dari daftar penerima bantuan dampak covid-19 ini karena data ganda atau penyebab lain.
Dia menyakini kejadian ini tidak hanya terjadi di desanya saja, melainkan di desa-desa lainya. Dia menuturkan, data yang berkurang ini merupakan calon penerima bantuan dari APBD kabupaten dan provinsi.
“Tidak ada penjelasan 30 nama ini kemana. Kalaupun ganda atas nama siapa saja, kalaupun sudah tercover di BLT-DD, mana datanya. Kalau ada pertimbangan layak atau tidaknya, itu yang punya parameter pihak Desa, tapi saya yakin bukan ini penyebabnya,” bebernya.
Selain penerima bantuan APBD kabupaten dan provinsi, di Desa Kepatihan tercatat 73 warga akan menerima bansos dari sumber Dana Desa (DD) dan 136 dari Pemerintah Pusat.
Erwin berharap, bantuan untuk dampak penyebaran virus corona ini akan tepat sasaran dan merata sehingga tidak ada gesekan apapun di tingkat bawah.
“Kalau soal warga yang berpotensi terima BPNT, bantuan dampak Covid-19 ini kan hanya tiga bulan. Seharusnya ini dibedakan, toh kapan realisasinya BPNT belum jelas. Iya kalau mereka benar menerima, kalau tidak bagaimana?” sergah Erwin dengan nada tanya.
Kepala Dinas Sosial, M Saleh memastikan tak ada data penerima bantuan yang hilang. Terkait kejadian berkurangnya jumlah penerima, kata dia, disebabkan karena adanya data ganda.
“Data hilang itu tidak ada. Bisa jadi masuk di BLT kemensos, provinsi atau dimasukan ke DD,” dalihnya, melalui pesan WhatsApp.
Data dihimpun FaktualNews.co, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Jombang yang diperoleh dari Dinas Sosial setempat 77 ribu KK penerima bantuan APBD Pemkab, 51 ribu KK BLT dari Pemerintah Pusat (Kemensos), 42 ribu bantuan dari DD (Dana Desa).
Sementara, untuk perluasan BPNT tercatat 114 ribu KK, PKH (Program Keluarga Harapan) 48 ribu serta bantuan APBD Provinsi yang tercatat 35 ribu KK.
