Kepala Dinas Sosial Jombang, M Saleh.
JOMBANG, FaktualNews.co-Dinas Sosial (Dinsos) Jombang mencatat sekitar 74 persen dari total jumlah penduduk di wilayah Jombang secara ekonomi terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Jumlah tersebut kini menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Dari total 511 ribu lebih Kepala Keluarga (KK), sebanyak 358 ribu KK di antaranya kini masuk dalam data penerima bantuan sosial, baik bansos reguler (BPNT dan PKH) maupun bantuan terkait wabah Covid-19.
Kepala Dinas Sosial Jombang, M Saleh, mengakui hampir seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang terdampak secara langsung oleh wabah global ini.
Bahkan jika dilihat dari sudut pandang sosial ekonominya, sebagian besar di antaranya harus kehilangan mata pencahariannya.
“Seperti pedagang kecil, warung, dan buruh pabrik, adanya kebijakan pembatasan sosial seperti social distancing atau physical distancing, mereka kini tidak bisa berjualan, tiba-tiba putus, para buruh di PHK, dirumahkan tak ada pesangon,” ujarnya, Jumat (8/5/2020).
Saleh menambahkan, banyaknya pembatasan dan dampak yang cukup besar tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dia merinci, dari angka 358 ribu tersebut, sebanyak 45 ribu KK lebih sebagai penerima bansos PKH (program keluarga harapan), 121 ribu penerima BPNT (bantuan pangan non tunai). Dua bansos itu merupakan bantuan reguler.
Selanjutnya, penerima bansos dampak covid-19 dari APBD Kabupaten Jombang tercatat 77 ribu lebih, BLT Kementerian Sosial 51 ribu, BLT Dana Desa 46 ribu dan APBD Provinsi 30 ribu KK.
“Yang regular itu otomatis berdasarkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), kalau APBD Kab dan Propinsi itu Non DTKS, mereka usulan murni desa karena warga terdampk covid,” terangnya.
Untuk yang terdampak covid-19, sambung Saleh, bantuan yang dari BLT Kemensos dan DD sebesar Rp 600 ribu per bulan, disalurkan sebanyak tiga bulan.
“Mekanismenya dari rekening Bank Jombabg lalu masuk kas desa. Kemudian yang dari APBD Kabupaten dan Provinsi besarannya sama Rp 200 ribu, sekarang sudah mulai dibagikan,” pungkasnya.
