PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Khawatir ada warga yang tidak kebagian sembako bantuan pemerintah, Wali Kota Probolinggo menyerahkan seluruh gajinya. Tak hanya Wali kota, 6 Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengikhlaskan gajinya untuk terdampak virus Corona.
Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi anggota DPRD dari PKB, di kantor DPC PKB Kota setempat, Kamis (7/5/2020) siang. Hadi yang sekaligus Ketua DPC PKB Kota setempat mengatakan, mengikhlaskan gajinya untuk terdampak Covid-19, sejak dilantik akhir Februari tahun 2019 lalu, hingga gaji Mei 2020.
Gaji selama 14 bulan tersebut setelah dikalkulasi sebesar Rp 87 juta, sedang gaji Wali kota setiap bulannya Rp 6.224.300. Untuk gaji anggota dewan yang diikhlaskan selama 5 bulan terhitung mulai Janiari hingga Mei tahun 2020. Gaji anggota DPRD dari Fraksi PKB itu setiap bulannya diambil Rp 5 juta untuk disumbangkan ke warga terdampak.
“Gaji saya 14 bulan sekitar Rp 87 juta. Untuk DPRD selama 5 bulan Rp 150 juta. Untuk beli sembako. Kami berikan ke warga terdampak Covid-19. Tentunya yang belum menerima bantuan dari pemkot dan pemerintah pusat,” tandasnya.
Wali Kota Hadi menyebut, keputusan menyumbangkan gajinya, berikut gaji anggota DPRD F-PKB, merupakan inisiatif DPC PKB Kota Probolinggo. Bukan perintah DPP atau wilayah (DPW). “Jadi ini murni inisiatif kami DPC PKB sini. Menyumbangkan gaji bulanan pengurus dan kader partai yang berada di Eksekutif dan Legislatif,” katanya.
Dana sumbangan dari pemotongan gaji tersebut, nantinya akan dibelanjakan membeli sembako untuk dibagikan kewarga terdampak Covid-19. Hadi berharap, masukan dari warga untuk melaporkan atau memberitahukan warga yang belum menerima bantuan sembako sama sekali, baik dari pemerintah pusat dan Pemkot.
“Kami butuh laporan warga. Kami juga akan blusukan mencari warga yang belum dapat bantuan,” tandasnya.
Selain untuk warga yang belum menerima sembako, bantuan yang dibelinya dari gaji dirinya dan 6 anggota DPRD juga untuk warga yang membutuhkan tambahan bantuan. Kondisinya yang betul-betul miskin dan tidak memiliki penghasilan.
“Kalau ada warga miskin yang butuh tambahan bantuan, ya kami bantu dengan dana itu. Mislanya janda tua yang tidak punya suami. Tidak punya penghasilan,” tambahnya.
Sementara itu, salah seorang anggota DPRD dari PKB Abdul Mujib mengatakan, apa yang dilakukan adalah salah satu bentuk meringankan beban dan tanggungan warga terdampak covid 19. Warga saat ini menurutnya, tidak butuh komentar mengkritik pemerinta, tetapi butuh
aksi nyata dari wakil rakyat.
“Ya membantu kesulitan ekonomi mereka. Kami mengajak Fraksi lain untuk melakukan hal yang sudah kami lakukan,” harapnya.
Tentang aksi di lapangan, PKB akan merealisasikan komitmennya Minggu depan. Pihaknya telah menerjunkan petugas untuk mencari informasi warga yang belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Pendataan dilakukan, agar bantuan tidak bertumpuk pada seseorang, sehingga merata.
“Barangkali wartawan juga tahu dan menemukan warga yang belum mendapat bantuan sama sekali, monggo koordinasi dengan kami,” pungkasnya.