Tandon air untuk cuci tangan cegah Covid-19.
JOMBANG, FaktualNews.co – Rencana pengadaan sebanyak 500 tandon air untuk cuci tangan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Jombang, dikhawatirkan menjadi ajang korupsi para oknum pejabat.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link), Aan Anshori yang menilai Jombang, dibawah kepemimpinan Mundjidah Wahab dan Sumrambah (MuRah) rapuh dalam penanganan korupsi.
Menurutnya, kondisi ini membuktikan jauh panggang dari api. Saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, keduanya acap kali bicara pembrantasan korupsi. Taglinenya pun “anti pungli”.
“Aku sangat khawatir kebijakan pengadaan sarana (tandon air) dan prasarana tersebut akan jadi instrumen korupsi. Sebagaimana dugaan kasus masker di Dinas Lingkungan Hidup. Rezim MuRah sangat rapuh, serapuh-rapuhnya, terkait pencegahan korupsi,” katanya, Minggu (10/5/2020).
Aan mengaku merasa gerah kepada kebijakan MuRah selama ini. Dikatakan, banyak kebijakan yang menguntungkan satu kelompok saja. Bahkan, tegasnya, pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok oleh orang terdekat pemimpin Jombang sudah menjadi rahasia umum masyarakat kota santri.
“Aku tidak tahu harus berbicara bagaimana agar MuRah lebih sadar lagi akan situasi ini. Covid 19 dalam pandanganku masih sangat rentan dijadikan modus korupsi segelintir kelompok di Jombang,”ucapnya.
Pria berkacamata ini menambahkan, penempatan tandon air untuk cuci tangan di Jalan KH A Wachid Hasyim, Jalan Gus Dur, Jalan KH M Hasyim Asyari dan Jalan A Yani kurang kajian mendalam.
Seharunya, katanya lagi, Pemkab Jombang mempertimbangkan daerah-daerah tertentu yang lebih membutuhkan. Sehingga tidak ada kesan proyek pengadaan tandon ini hanya untuk ajang korupsi.
Ditambahkan, Pemkab Jombang baginya perlu assessment mendalam di titik mana virus corona berpotensi menyebar.
“Harus ada kajian. Nggak asal pilih. Apalagi memilih atas dasar kawasan tersebut termasuk daerah “emas”. Kesannya, duit publik digunakan memproteksi orang-orang kaya. Pilih kawasan yang lebih membutuhkan kalau mau buat kebijakan,” ujar Aan.
Sementara itu, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang Komisariat Tashwirul Afkar Imam Rodhin mengatakan, bupati dan wakil bupati terlalu banyak pencitraan selama Covid 19. Seakan peduli masyarakat kecil tapi hanya jadi bungkus untuk berbagi uang rakyat.
“Kalau serius maka ASN yang terlibat kasus masker di Dinas Lingkungan Hidup diberikan sanksi. Lalu diaudit dan dipublikasikan. Bukan malah buat peluang baru untuk korupsi” ungkap Imam.
Ia juga menyayangkan banyak kebijakan yang tidak pro masyarakat kecil. Pengadaan tandon air bukan kebutuhan utama saat ini. Karena saat ini masyarakat kesulitan cari makan dan kebutuhan pokok. Seharusnya ini diutamakan.
“Buat apa sebanyak itu pengadaan tandon. Masyarakat juga sudah punya di rumah masing-masing. Analisis sosialnya kacau. Asas manfaatnya amburadul,” tandasnya.
