Bansos (Bantuan Sok Sial???)

Oleh Iin Purwanto, MPd*

KATA bansos saat ini menjadi trending topic di negeri yg teramat indah ini. Bansos seolah menjadi harapan terakhir untuk bisa kembali bernapas di tengah badai pandemi Covid-19.

Serangan Covid-19 semakin menggila dan tidak tahu kapan akan berakhir. Tidak hanya menyerang kesehatan, makhluk kecil yang tidak tahu berasal dari mana, berhasil menyerang sendi perekonomian semua negara di dunia.

Lapangan kerja berkurang dengan ditutupnya operasional pabrik-pabrik dan usaha lain karena produk tidak laku. Daya beli semakin menurun. Penambahan 38 ribu tenaga kerja baru dari eks napi yang dilepas karena kekhawatiran yang beralasan?

Gelombang TKA asing di tengah wabah pandemi, seolah is OK wae alias tidak ada tanggapan serius dari pemerintah.

Bantuan sosial merupakan program yang luar biasa (katanya) mampu mengatasi masalah kemiskinan akibat pandemi. Rakyat untuk 3 bulan ke depan akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan. “Syukur tidak kepalang uang segitu bisa sampai ke tangan kita (rakyat),” ujar si penghasilan rendah.

“Uang segitu untuk berapa hari?”ujar si penghasilan tinggi. “Bisa pegang uang segitu, tidak pernah terbayangkan?”ujar si tidak pernah berpenghasilan.

Respons beragam dari masyarakat beragam seberagam dampak yang ditimbulkan dari si makhluk imut itu.

Mendadak semua ingin menjadi bagian tertuju dari program keren ini. Susunan regulasi aturan dimuat bagi yang berhak mendapatkan bantuan ini. Tapi kenyataan di lapangan beda. Bukan penghuni +62 kalau tidak bisa berkreasi dengan aturan.

Penerima bansos yang sejatinya untuk rakyat miskin sampai juga pada yang kaya. Rakyat miskin atau rakyat terdampak ya… yang benar? Kalau terdampak semua juga terdampak rek… Apa ada rakyat yang tidak terdampak? Rakyat miskin yang bagaimana yg dapat bansos? Kriteria miskin yang seperti apa? Apakah wakil DPRD? Apakah yang berumah dua biji? Apakah yang bermotor 4? Atau yang makan dari sisa makan tetangga?

Rakyat yang benar-benar miskin serasa kena prank untuk kesekian kalinya. Bansos ini hanya lewat begitu saja di depan mata. Tidak sampai di tangan. Karena bantuan hanya untuk segelintir orang yang dekat dengan pemeritah desa. Untuk orang yang berdampak karena satu usahanya seret, tapì masih punya sawah dan usaha lain.

Beruntung beberapa orang mengembalikan bansos karena merasa dia tidak tepat sasaran. Banyak lainnya yang diam-diam saja, karena tetap berpikir itu rezeki. Nggak salah kan?

Kalau seperti ini yang patut disalahkan siapa? Pembuat program? Pengusul data penerima? Apakah pengusul data tidak tahu data real orang miskin di desa tersebut? Apakah pengusul tidak tahu kriteria penerima? Atau ini prank apa lagi yang akan diterima orang miskin?

*) Guru MTs Misykat Al Anwar Jombang