Papan nama kantor Desa Sengon tampak dari depan
JOMBANG, FaktualNews.co – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sengon menemukan banyak ketidakcocokan antara usulan penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari APBD Jombang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dengan fakta saat dana cair.
Sayangnya, pihak desa dan Rukun Tetangga (RT) saling lempar tanggungjawab terkait data di desa setempat.
“Warga protes namanya tidak ada, kepala desa berkilah pendataan awal dari RT, sementara RT merasa sudah mengusulkan. Dibutuhkan kearifan semua pihak untuk menyikapi masalah ini,” kata Ketua BPD Desa Sengon Fathurrohman kepada FaktualNews.co, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, masalah di Desa Sengon karena Kepala Desa (Kades) memerintahkan kepada RT untuk mendata, dan RT mendata sebanyak-banyaknya.
Alasannya masuk akal, karena semua merasa terdampak Covid-19. Padahal sudah ada skala prioritas dari pemerintah.
Selanjutnya, Kades dan BPD dikumpulkan di kantor kecamatan pada 10 April 2020, sehari setelahnya dim inta harus sudah merevisi data penerima karena dari pemerintah dibatasi jumlahnya.
Kades akhirnya bingung yang dikurangi siapa dan untuk mengumpulkan kembali RT dan merevisi tidak mungkin karena waktunya cuma sehari. Akhirnya kades asal pangkas, yang penting daftar nama berkurang.
“Setelah turun bantuan, ternyata yang dipangkas dan dipilah tidak klop dengan kenyataan di lapangan. Yang mampu terima Rp. 600 ribu dan yang tidak mampu “cuma” terima Rp 200 ribu. Bahkan ada yang tak menerima,” ujar Fathurrohman.
Menurutnya, masalah lain yaitu berkaitan dengan bantuan dari Propinsi Jawa Timur juga mendadak. Akhirnya dipotong begitu saja sesuai jumlah jatah yang tersedia.
Begitu juga masalah BLT DD. Di mana antara nama yang diusulkan dari bawah dan pengisian nama penerima sudah lebih dulu ada, sehingga jumlahnya tidak klop.
“Terkait pemilihan calon penerima, pihak desa hanya memilih yang jelas ada keterangannya, seperti janda, tukang becak, dan lainnya. Padahal banyak juga janda yang mampu,” sesalnya.
Fathurrohman menyesalkan niat baik dari perangkat desa tidak disertai data yang baik. Malah terkesan asal-asalan.
Ia mengapresiasi keinginan semua pihak untuk secepatnya membantu warga yang terdampak Covid 19. Meskipun tidak didukung pemanfaatan data kependudukan yang memadai.
“Untuk Desa Sengon, yang saya tahu, Dana Desa juga sudah disalurkan untuk infrastruktur, sehingga untuk revisi jelas kesulitan,” tandasnya.
Kepala Desa Sengon sendiri belum memberikan respons atas konfirmasi yang dilayangkan ke pihaknya lewat aplikasi WhatsApp.
