Komisi III DPRD Kota Probolinggo saat menambal jalan Brantas yang rusak dan berlubang.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Kesal dengan Pemkot Probolinggo, Komisi III DPRD Kota Probolinggo setempat, menambal jalan rusak. Aksi tambal jalan dengan kocek atau biaya sendiri tersebut berlangsung di jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Selasa (12/5/2020) siang.
Aksi lantaran kecewa dengan Pemkot tersebut, dilakukan Ketua Komisi III, Agus Riyanto dari PDI Perjuangan dan 2 anggotanya yakni, Heri Poniman (Partai Gerindra) dan Robit Riyanto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jalan rusak dan berlubang sekitar 1,5 meter itu ditambal menggunakan semen dan pasir dicampur koral (beton). Sehingga, jalan yang membahayakan di utara kantor DPC PDIP tersebut, kini sudah tidak berlubang lagi dan aman bagi pengendara, terutama kendaraan roda dua.
Agus Riyanto menyebut, aksi yang dilakukan salah satu bentuk protes terhadap Pemkot Probolinggo dalam hal ini Dinas PUPR. (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Selain itu, agar mata Pemkot melihat apa yang mereka lakukan. Pihaknya telah mengusulkan perbaikan sejak Januari lalu, namun hingga kini belum direalisasikan.
“Jalan ini sangat berbahaya. Kami tidak mau ada korban, makanya kami usul untuk diperbaiki. Tapi buktinya, sampai sekarang nggak diapa-apakan. Jangan dibiarkan seperti ini,” katanya.
Agus tidak mempemasalahkan, dana DID untuk jalan dialihkan atau direfocusing untuk biaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19. Tapi rehabilitasi atau perbaikan jalan tetap jalan. “Tidak hanya jalan Brantas. Jalan Ahmad yani, Jalan Basuki Rahmat, harus diperbaiki,” tambahnya.
Agus juga menyebut, Pemkot telah malakukan diskriminasi proyek. Proyek yang tidak begitu penting, justru dilaksanakan, sedang proyek perbaikan yang lebih penting dan demi rakyat, tidak digarap. Padahal, sama-sama menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) yang seharusnya dialihkan untuk biaya Covid-19.
“Ini namanya diskriminasi. Kenapa proyek jembatan menuju rumah sakit baru dilaksanakan. Lebih penting mana dengan perbaikan jalan. Saya kira lebih penting perbaikan jalan. Apalagi menjelang lebaran,” tambahnya.
Sementara Heri Poniman, mempertanyakan dana swakelola sebesar Rp 800 juta yang tidak digunakan untuk perbaikan jalan rusak atau tambal-sulam. Pihaknya sudah menanyakan ke Dinas PUPR agar menggunakan dana swakelola tersebut.
“Jawabannya menunggu petunjuk Wali kota. Kapan petunjuk Wali kota itu turun. Apa menunggu ada korban jatuh,” katanya dengan suara lantang.
Salah satu warga, Samsuri mengaku, pernah melihat pengendara jatuh saat dirinya membeli sate di dekat jalan yang ditambal Komisi III. “Kapan itu saat saya beli sate melihat 2 pengendara jatuh karena kendaraannya terperosok di lubang ini. Saya khawatir ada yang jatuh lagi kalau
tidak diperbaiki. Ya baguslah, wakil rakyat yang memperbaiki,” ujar warga Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran ini.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Agus Hartadi sudah mengetahui aksi yang dilakukan Komisi III tersebut. Baginya apa yang dilakukan wakil rakyat tersebut, tidak masalah.
“Kami sudah tahu. Soal jalan Brantas yang berlubang, kami tidak menutup mata. Masih dalam proses perubahan APBD, dan perbaikannya akan terus berjalan,” katanya ke sejumlah wartawan melalui sambungan seluler.
