Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi.
JOMBANG, FaktualNews.co – Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menilai ada komunikasi yang terputus antar tingkat bawah di lapangan dan dinas terkait pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Dia menduga, data yang dipakai acuan merupakan data lama.
“Kurang koordinasi dari tingkat bawah dengan Dinas Sosial. Kalau saya lihat ada orang meninggal dapat, orang pindah dapat, ini kan artinya data lama yang dipakai,” kata Mas’ud, Sabtu (16/5/2020).
Bukan hanya kabar burung, Mas’ud mengaku menerima sejumlah pengaduan dan menerima informasi secara langsung terkait dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan itu. Aduan yang dia terima sebagian melalui pesan singkat WhatsApp. Di antaranya ada pensiunan ASN (aparatur sipil negara) yang justru masuk dalam data penerima manfaat.
“Iya, jadi saya menerima telpon ada yang mengadu seoang pensiunan ASN golongan tiga yang menerima bansos, lalu ada yang megnadukan purnawirawan TNI/Polri yang terdata, meski istrinya yang menerima bantuan,” ujarnya.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab membantah tudingan bahwa data penyaluran bantuan sosial amburadul dan menjadi gejolak ditingkat bawah. Dia memastikan hingga saat ini penyaluran bantuan sosial dari APBD Kabupaten Jombang sudah hampir final.
Jika ada warga yang tak tepat maupun data penerima bantuan ganda, diapun menegaskan akan mencabut salah satunya.
“Kalau ada kabar bantuan tak tepat sasaran, ada anak SD dan ibunya terima bantuan, saya minta nama dan alamatnya mana, NIK nya juga, tanyakan data yang autientik,” terang Mundjidah.
“Kalau perangkat desa secara kriteria memang tidak boleh mendapatkan bantuan, jika ada data ganda misalkan APBD Kabupaten dan Provinsi maka akan kami coret salah satunya,” pungkasnya.
