Sambut New Normal, Pemkab Jombang Godok Perbup Baru
JOMBANG, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait persiapan new normal.
“Lagi kita persiapkan sebuah peraturan bupati Jombang yang inti mengatur keseluruhan sektor ekonomi dan pendidikan di pesantren,” kata Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Sabtu (30/5/2020).
Menurutnya, draf Perbup saat ini sedang dipersiapkan secara matang dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPRD Jombang.
Ia juga menambahkan, pihaknya juga terbuka atas saran dan kritik dari berbagai kalangan demi Perbup yang terbaik buat masyarakat.
“Hari selasa akan kami sampaikan ke DPRD untuk lakukan serap aspirasi dan kita diskusi dengan stakeholder,” tambahnya.
Sumrambah menjelaskan, diantara beberapa hal yang digodok dalam Perbup yaitu masalah pendidikan pesantren. Jombang tercatat memiliki sekitar 40-50 ribu santri yang tersebar di ratusan pesantren.
Baginya, fakta ini membuat pemerintah tak mudah melakukan new normal di Jombang terutama di wilayah pesantren.
“Kami sudah lakukan simulasi-simulasi kecil baik dengan dinas kesehatan, rumah sakit dan gugus tugas. Bagaimana kita bisa mengcover proses pesantren agar berjalan,” ujarnya.
Pemkab Jombang sendiri menurut Sumrambah melakukan Refocusing anggaran awal Rp. 84 miliar lalu ditambah lagi jadi Rp. 140 miliar.
Dengan anggaran segitu, pihaknya masih mengkaji bagaimana kalau santri yang kembali ke pesantren dilakukan rapid test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan pembiayaan ditanggung pemerintah.
“Perkiraan bagi 40-50 ribu santri untuk rapid test butuh Rp. 10 miliar. Ada hal lebih mudah yaitu PCR. Saya butuh masukan banyak untuk masalah perbup ini,” bebernya.
Sementara itu Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke Pemkab Jombang agar bersiap menghadapi new normal bulan depan.
“Kami pimpinan DPRD Jombang sudah sampaikan ke bupati melalui surat untuk bersiap-siap menghadapi new normal. Di Jombang ada ratusan pesantren dan puluhan ribu santri,” katanya.
Dalam penjelasannya, surat itu untuk meminta Pemkab Jombang mempersiapkan jika nanti ada gelombang santri kembali ke Jombang.
Dengan harapan biar tak kaget dan sudah menyiapkan tes suhu, rapid test dan prosedur bagaimana jaga jarak di pesantren.
“Kalau terjadi klaster Jombang maka Indonesia akan hancur. Pemerintah Pusat sudah membuat gambaran menghadapi new normal yang akan datang, tapi apakah sama dengan pelaksanaannya di daerah,” tutup Mas’ud.
