Plt Walikota Pasuruan Hadiri Rakor Via Video Conference
PASURUAN, FaktualNews.co-Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam), menggelar rapat koordinasi (rakor) melalui video conference bersama seluruh pemangku kepentingan, Jumat (5/6/2020) siang.
Rapat tersebut diikuti oleh Gubernur, Bupati, Walikota, KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian di daerah yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020.
Rakor kali ini dilaksanakan di ruang MCC Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, yang dihadiri oleh Plt. Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo.
Plt Walikota didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Moh. Anas, dan OPD terkait.
Digelarnya rakor ini untuk melihat persiapan pemilihan serentak lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.
Awal tahapan rencananya akan dimulai kembali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Sesuai dengan keputusan PKPU, rencananya pilihan kepala daerah akan dilanjutkan kembali, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Ketua Bawaslu, Moch Anas.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menyatakan, pilkada menerapkan protokol kesehatan akan berkonsekuensi terhadap anggaran Pilkada bertambah.
Sebab, Pemerintah harus menjamin penyelenggara Pemilu dan pemilih harus terlindungi dengan baik pada saat tahapan pemilihan dilanjutkan.
“Untuk itu, agar penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah mencermati ulang anggaran yg telah diajukan dalam NPHD. Perlu restrukturisasi ulang pos anggaran seperti pertemuan besar dan perjalanan dinas sehingga pos anggaran bisa dialihkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Semoga pilkada dapat berjalan lancar,” ucapnya, berpesan.
Menko Polhukam, Mahfud MD juga memberikan penjelasan, rakor tersebut digelar untuk memastikan keputusan politik yang telah dibuat oleh Pemerintah dan merumuskan aturan guna melanjutkan pemilihan serentak tahun 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Keputusan pemerintah yang telah dibuat ini mendasari bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa memastikan kapan virus Covid-19 berakhir. Sementara proses ketatanegaraan Pemerintah Daerah harus berjalan normal dengan Pemerintah yang definitif,” terangnya.
Anggaran APBD untuk Pilkada agar segera dicairkan untuk keperluan melanjutkan kegiatan tahapan pemilihan. Pemerintah Daerah diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga kondusivitas wilayah selama pelaksanaan tahapan pemilihan.
