FaktualNews.co

Disidak Komisi I DPRD Situbondo, Perangkat Desa Tanjung Pecinan Akui Pungli BST

Peristiwa     Dibaca : 486 kali Penulis:
Disidak Komisi I DPRD Situbondo, Perangkat Desa Tanjung Pecinan Akui Pungli BST
FaktualNews.co/Fatur Bari
Komisi I DPRD Situbondo saat Sidak ke Kantor Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran.

SITUBONDO, FaktualNews.co – Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, melakukam inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Selasa (09/06/2020).

Kedatangan para wakil rakyat itu, menyusul adanya pengaduan dugaan adanya pungutan liar (Pungli) oleh oknum perangkat desa sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu terhadap para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI.

ucapan idul fitri bank jatim
ucapan idul fitri kasatlantas jember
ucapan idul fitri pasuruan
ucapan idul fitri PUJ
ucapan idul fitri PUPR
Ucapan Idul Fitri RSUD Jombang
Ucapan Idul Fitri Jombang
ucapan idul fitri kapolres jombang
ucapan idul fitri dprd jember
ucapan idul fitri mundjidah
ucapan idul fitri sadarestuwati
ucapan idul fitri rsud mojokerto

Sayangnya, wakil rakyat dewan tidak bertemu langsung dengan Kepala Desa (Kades) Tanjung Pecinan, H Untung. Alasannya, Kades sedang sakit. Mereka akhirnya ditemui Sekdes dan sejumlah perangkat desa setempat, dengan dalih H Untung selaku Kades sedang sakit.

Ketua Komisi I DPRD, H Faisol mengatakan, kunjungannya ini menindaklanjuti adanya laporan dugaan pungli terhadap para penerima BST, yang diduga dilakukan oknum perangkat desa setempat.

“Namun, kami hanya ditemui Sekdes dan seluruh perangkat desa. Sedangkan kepala desanya berhalangan karena menurut Sekdesnya, Kades sedang sakit,” ujar H Faisol, Selasa (9/6/2020).

Dalam pertemuan itu, semua perangkat desa berterus terang, telah melakukan pemotongan kepada penerima BST Kemensos RI, dengan nominal bervariasi. Yakni antara Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu.

“Namun, para perangkat desa mengaku telah mengembalikan uang pungli tersebut kepada penerima manfaat. Itu pun setelah kasus dugaan pemotongan itu dilaporkan ke DPRD dan ke Bupati Situbondo,” kata H Faisol.

Pihaknya menegaskan, karena Kades Tanjung Pecinan itu tidak ada di tempat, pihaknya berencana memanggil Kades ke gedung DPRD untuk klarifikasi. Karena apapun alasanya, lanjut dia, Kades harus bertanggung jawab terkait dugaan pungli BST tersebut.

“Untuk menindaklanjuti kasus dugaan pungli ini, kami akan panggil Kades. Bahkan, kami sudah meminta Sekdes agar Kades datang ke kantor DPRD Situbondo,” pungkasnya.

Iklan Cukai Lamongan

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Arief Anas

YUK BACA

Loading...