KPU Surabaya Minta Tambah Dana, Anggota Banggar : Pilwali Pakai Online Saja!
SURABAYA, FaktualNews.co – Permintan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk penambahan anggaran pada Pilkada atau pemilihan Walikota pada 9 Desember 2020, dinilai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Baktiono, tidak relevan.
Sebab, menurutnya, permintaan tambahan anggaran ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 yang notabene anggaran tersebut seluruhnya sudah diperuntukkan bagi masyarakat terdampak wabah pandemi.
Bahkan, seluruh instansi pun ikut dipangkas untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan virus mematikan ini.
“Di antaranya memberikan bantuan berupa sembako, biaya sosial, biaya perawatan, alat pelindung diri (APD) sampai ke rumah sakit dan klinik. Termasuk masyarakat terdampak seperti di-PHK dan tidak kerja, itu tidak sedikit,” ungkapnya, Sabtu (13/6/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, keinginan KPU tersebut bisa dilakukan jika kedaan negara dalam kondisi ideal atau normal.
Jika dalam keadaan stabil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai 10 triliun lebih.
“Kalau negara dalam keadaan normal tidak masalah tambah anggaran. Tapi sekarang rata – rata, baik APBN maupun APBD kita, dari rencana anggaran 100 persen hanya masuk atau mendapatkan dua puluh lima persen saja per bulan,” ujarnya.
Untuk mengatasi Pilkada tahun ini, politisi yang juga Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya itu mengusulkan lebih baik pemilihan Walikota di Surabaya dilakukan dengan metode online.
Selain dapat meminimalkan anggaran, juga mengurangi angka golput atau tidak memilih.
Dikatakan, KPU nantinya tidak perlu mengkhawatirkan soal data pemilih. Sebab, Pemkot Surabaya sudah melakukan pendataan melalui sistem online sejak 2003 saat Surabaya pertama kali melakukan Elektronik KTP (e-KTP).
Bahkan di data tersebut terdapat sidik jari dan foto yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mencegah data ganda.
“Dan juga sudah pernah dilakukan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) lima belas tahun yang lalu. Artinya, Surabaya sudah bisa melakukan sistem online. Dan jika itu bisa dilakukan maka Surabaya bisa menjadi percontohan di Indonesia,” tegasnya.
Saat ditanya, bagaimana pemilih yang sudah lansia atau mengalami difabel. Dirinya mengatakan, bisa meminta pertolongan dari pihak keluarga atau pun petugas KPU untuk memilih.
