Koalisi Masyarakat Banyuwangi Tolak Rencana Penjualan Saham Pemkab Senilai Rp. 1,4 Triliun
BANYUWANGI, FaktualNews.co – Kabar rencana penjualan saham sebesar Rp. 1,4 triliun milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi di PT. Bumi Suksesindo Copper And Gold mengundang polemik.
Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Banyuwangi, M. Amrulah, menolak rencana penjualan saham tambang emas tersebut.
Amrullah mengatakan, saham tambang emas senilai triliunan tersebut wajib dinikmati oleh anak cucu kita nanti, mengingat dampak adanya tambang emas masih sangat panjang
“Langkah Pemda bersama DPRD Banyuwangi untuk menutup devisit APBD dengan cara menjual saham tambang emas adalah langkah yang salah. Masih banyak anggaran yang bisa dipangkas, contoh misal pemotongan TPP yang mencapai Rp. 150 miliar, perjalanan dinas mencapai Rp. 68 miliar, dan banyak yang lain,” kata Amrullah, Kamis (18/6/2020).
Dia mencurigai adanya kepentingan politik di balik rencana penjualan saham di tengah masa pandemi Covid-19 dan menjelang Pilkada. Selain itu, rencana itu, dia katakan, tidak sesuai dengan asas–asas pemerintah umum yang baik (good governance).
“Jika Pemkab memaksa jual, kami akan siapkan 50 pengacara untuk melakukan gugatan Class Action terkait penjualan saham tersebut,” imbuhnya.
Dikonfirmasi via telepon, Wakil Ketua DPRD, Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menjelaskan, saham Pemkab di perusahaan tambang emas PT. Bumi Suksesindo Copper And Gold yang berlokasi di Tumpang Pitu Banyuwangi itu nilainya kurang lebih Rp 1,4 triliun dan akan dijual kurang lebih Rp 160 miliar. Hasilnya diperuntukkan proyeksi tahun 2021.
“Kita sudah sepakat menjual. Bahkan dari DPRD supaya dijual lebih untuk menggerakkan ekonomi di Banyuwangi,” kata Michael Edy Hariyanto, Rabu (17/6/2020).
Sekretaris BPKAD Banyuwangi, Cahyanto, menjelaskan, penjualan saham itu masih menunggu persetujuan dari Kemendagri. Saham tersebut, kata dia, saat ini belum dijual.
“Belum dijual, tapi direncanakan. Masih menunggu konfirmasi dari Kemendagri. Rencananya untuk mendukung belanja di APBD. Defisitnya sekitar Rp. 500 miliar, kurang dana transfer ke daerah saja Rp. 250 miliar dan ada reschedule atau program kegiatan yang tidak dilaksanakan juga, untuk menutup itu,” imbuhnya.
