FaktualNews.co

Bansos Covid-19 di Situbondo Dinilai Kacau, Legislator Jatim Minta Bupati Tegur Bawahan

Peristiwa     Dibaca : 749 kali Penulis:
Bansos Covid-19 di Situbondo Dinilai Kacau, Legislator Jatim Minta Bupati Tegur Bawahan
FaktualNews.co/fatur
Anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye, saat memberikan cindera mata kepada Sekdakab Situbondo Syaifullah,

SITUBONDO, FaktualNews.co-Proses pencairan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos RI untuk para terdampak Covid-19 di Kabupaten Sitibondo dinilai kacau.

Kekacauan itu hal salah satunya terkait pendataan, sosialisasi hingga proses pencairan.

Kacaunya pencarian BST dari Kemensos RI di Kabupaten Situbondo itu, mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye.

Menurutnya, kekacauan itu dikarenakan tidak adanya transparansi data penerima bantuan sosial tunai (BST) di tingkat kabupaten hingga desa.

“Data penerima BST ini harus dipampang, sehingga masyarakat bisa ikut memantau dan melakukan gerak cepat, ketika namanya termonitor ada,” ujarnya di sela kunjungan ke Situbondo, Jumat (26/6/2020).

Menurutnya, agar kekacauan tidak berlarut-larut, pihaknya meminta Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto agar menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya untuk memampang nama-nama penerima bansos baik yang bersumber dari Kemensos, Pemprov Jatim, hingga pemerintah daerah.

“Harus ada tekanan dari pemerintah kabupaten, agar jajaran di bawahnya transparan. Karena kita berharap, tidak ada pengembalian bansos khususnya dari Kemensos, semua bisa terserap,” bebernya.

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, memastikan transparansi sudah dilakukan para pihak yang terlibat dalam pemberian BST, seperti PT Pos Cabang Situbondo, pemerintah desa dan kelurahan.

Bahkan, katanya, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, menyediakan sarana pengaduan masyarakat (dumas) secara elektronik.

“Seperti nama-nama penerima bantuan sudah dipampang di desa dan kelurahan, bahkan untuk menetapkan penerima bansos, dimusyawarahkan terlebih dulu,” katanya.

Namun untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, bupati berencana akan mengkroscek langsung kepada pihak pos, desa, dan kelurahan.

“Coba saya minta penjelasan pihak-pihak yang mengelola untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono Abdillah