Peresmian Bus Tangguh, Organda Probolinggo Harap Permohonan Rapid Test Segera Dijawab Pemkot
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Meski sejumlah terminal di wilayah Jawa Timur sudah dibuka, namun masih banyak armada bus yang belum beroperasi. Termasuk bus milik PO Akas Mila Sejahtera, Kota Probolinggo. Dari ratusan unit bus yang dimiliki, tak lebih dari 20 unit yang beroperasi.
Hal itu diungkap Direktur PO Mila Sejahtera, Zandy Hardiyanto, usai acara peresmian Bus Tangguh Menuju Transportasi New Normal, Kamis (2/7/2020) pukul 13.30 WIB. Acara yang dihadiri Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Ambariyadi Wijaya tersebut, digelar di aula PT Mila Sejahtera, Jalan Raya Panglima Sudirman.
Dikatakan, armadanya yang beroperasi hanya sekitar 15 bus Bomel (ekonomi) dan 5 Patas. Sedang untuk bus Pariwisata pada Juni dan sebelumnya tidak ada yang beroperasi sama sekali. Namun untuk Juli depan, sudah ada dua orang yang menghubungi perusahaannya untuk berwisata.
“Kalendernya sudah diblok atau dikasih tanda. Tapi masih belum ada kepastian,” ujarnya ke sejumlah wartawan.
Soal masih banyak armada yang belum beroperasi, Zhandy mengatakan, karena penumpang masih sepi. Kru bus tidak mau bekerja atau jalan, kalau pengeluaran lebih besar dari penghasilannya.
“Pertimbangannya itu. Penumpang masih sepi. Kendati pemerintah menaikkan tarif, namun belum berpengaruh terhadap pendapatan,” tandasnya.
Pihaknya saat ini masih belum menaikkan tarif, mengingat penumpang masih amat sepi. Ditanya kerugian dalam masa pandemi, Zhendy mengaku, tidak rugi. Namun, perusahaannya tidak memiliki penghasilan sama sekali.
“Penghasilan dari mana. Lha wong seluruh armada nggak jalan sama sekali. Kalau karyawan kantor masuknya, gantian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Organda Cabang Probolinggo, Tomi Wahyu Laksono berharap, pemerintah segera menjawab surat permintaan rapid test. Surat yang dilayangkan satu bulan tersebut hingga kini belum dijawab Pemkot.
“Surat permohonan rapid test gratis. Kasihan kru bus, mereka tidak bekerja karena terhalang persyaratan. Kru bus harus bawa surat rapid test,” uyjarnya.
Kru bus, sopir, kondektur dan pembantu sopir (kenek) tidak mampu melaksanakan rapid test karena biayanya mahal. Hanya saja, Tomi enggan menyebut biaya rapid test tersebut. Sedang masa aktif rapid test hanya 14 hari.
“Kerja saja belum tentu membawa uang. Mereka masih dibebani biaya rapid test. Kasihan kan mereka. Ya, kami minta dibiayai oleh Pemkot,” pintanya.
Sedang Kapolresta AKBP Ambariyadi Wijaya berharap, kru bus melaksanakan protokol kesehatan saat bekerja. Menyemprot bus dengan disinfektan sebelum berangkat dan menyediakan sabun pencuci tangan. Selain itu, selalu mengingatkan penumpang untuk menjaga jarak dan memakai masker.
“Kru bus banyak yang tidak kenal dengan penumpang. Kita tidak tahu kan kalau ada penumpang yang bawa virus Corona. Makanya, terapkan protokol kesehatan,” ujar Kapolresta mengingatkan kepada puluhan kru bus yang mengikuti acara tersebut.
Disebutkan, alasan diadakannya sosialisasi berangkat dari keprihatinannya terhadap perusahaan otobus terbesar di Probolinggo, bahkan di Jawa Timur tersebut. AKBP Ambariyadi tidak ingin bus tidak beropersi akibat kendala yang ada di lapangan.
“Kita tahu perusahaan ini terbesar dan karyawannyapun banyak Kita ingin kelangsungan hidupnya tetap jalan. Kami tadi menyarankan untuk selalu taat pada protokol kesehatan,” katanya.
Terhadap biaya rapid test yang dianggapnya mahal menjadi kendala beroperasinya bus, Kapolresta berjanji akan menempuh jalur diskusi dengan Wali Kota. Pihaknya akan mensupport Pemkot agar apa yang menjadi kendala kru bus dapat diatasi.
“Kita harus cari solusinya, agar Akas dan karyawannya tetap survival. Tidak ada karyawan yang dirumahkan. Kita akan cari solusinya bersama Pemkot,” pungkasnya.
